Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, dan menyepakati sejumlah kerja sama, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Hal itu dicapai di tengah lawatannya ke kawasan Asia Timur.
Jokowi mengatakan, salah satu kesepakatan yang dicapai terkait protokol perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang diharapkan ditandatangani pada KTT G20 di Bali, November mendatang.
“Saya meminta agar Jepang dapat memberikan dukungan penurunan tarif untuk beberapa produk, antara lain tuna, pisang, nanas, dan akses pasar untuk produk-produk manga,” ujarnya dalam keterangan Setkab yang dikutip, Kamis (28/7).
Presiden menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di Indonesia, sekaligus menghargai investasi yang dapat selesai tepat waktu, dan mengundang partisipasi Jepang dalam investasi baru di berbagai bidang.
“Beberapa proyek strategis yang saya sampaikan agar dipercepat penyelesaiannya, antara lain MRT Jakarta untuk North dan South-nya kemudian Fase II dan juga East-West untuk Fase I, kemudian kawasan industri di Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban, dan Jalan Tol Akses Patimban. Kami juga membahas komitmen kerja sama bagi kelanjutan Proyek Gas Masela,” ucap Jokowi.
Indonesia, menurut Jokowi, juga menawarkan kerja sama yang lebih intensif dalam pengiriman tenaga kerja ke Jepang. “Untuk itu, kami mengharapkan dukungan Jepang dalam persiapan tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang,” katanya.
Kerja sama ekonomi hijau
Sebagai upaya mendorong investasi dan kerja sama baru di bidang ekonomi hijau, Jokowi pun mendorong pemerintah Jepang untuk terus mendukung–terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi baru–dalam beberapa proyek strategis. “Terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan,” ujarnya.
Jokowi mengatakan secara khusus mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia (NZE) melalui advokasi innovative technology, seperti teknologi hidrogen dan amonia. Saat ini, investasi diharapkan bisa untuk membangun ekonomi hijau termasuk di bidang transisi energi.
Isu regional dan global
Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap presidensi Indonesia di G20, untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi global.
“Untuk Kawasan Indo-Pasifik, tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Kami akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan, agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia,” ujar Jokowi.
Bertemu sejumlah CEO perusahaan Jepang
Dalam kunjungannya ke Jepang, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan sejumlah pimpinan (CEO) perusahaan Jepang, seperti Toyota Motor, Sojitz, Mitsubishi, Denso, Sharp, Inpex, dan Kansai Electric Power. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa hal terkait investasi Jepang di Indonesia.
“Saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan competitiveness-nya. Sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia,” tutur Presiden. “In short, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik.”
Promosi tentang Indonesia
Presiden Jokowi mengatakan bahwa checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik. Politik domestik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah sangat baik. Indonesia juga masih memiliki cadangan devisa sebesar US$135 miliar dan bisa untuk 6-7 bulan impor.
“Tahun yang lalu kami tumbuh 3,69 (persen) dan kuartal pertama tahun ini Indonesia ekonominya masih tumbuh 5,01 persen year on year, inflasi juga bisa dijaga di 4,35 (persen). Kemudian defisit fiskal juga cukup baik, saya kira tahun ini akan jatuh di bawah 4,” kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan kepada para CEO bahwa Indonesia sedang memulai membangun ibu kota baru yang menghadirkan banyak sekali peluang investasi, mulai dari infrastruktur hingga teknologi smart city. ”Kebijakan investasi juga sudah kita sederhanakan lewat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga semua perizinan bisa ditangani secara terkoordinasi di kantor investasi,” tuturnya.
