BRIN Ungkap Dua Level Strategi Hadapi Kenaikan Harga BBM

Transportasi pengangkut bahan pangan juga harus jadi fokus.

BRIN Ungkap Dua Level Strategi Hadapi Kenaikan Harga BBM
Gedung BRIN. (dok. BRIN)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Destika Cahyana, menyampaikan dua strategi yang sudah dan bisa dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. 

Destika mengatakan, BBM jenis Solar, Pertalite, dan Pertamax, memang sudah seharusnya naik. Konflik Rusia-Ukraina membawa krisis energi dan pangan, sehingga pemerintah Indonesia ‘terpaksa’ menaikkan harga untuk menyeimbangkan subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat. BBM bersubsidi pun semakin diperketat dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

“Bagaimana bangsa ini menghadapi keputusan pahit yang telah dipilih? Secara garis besar terapat dua level strategi menghadapi naiknya BBM. Pertama, strategi level pemerintah, dan kedua, strategi level masyarakat atau keluarga,” ujar Destika dalam keterangan yang dikutip dari Antaranews, Senin (5/9).

Level pemerintah

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (3/9). (dok. Setkab)

Strategi pertama, pada level pemerintah. Strategi jangka pendek berupa pemberian bantalan sosial pun sudah mulai disalurkan, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Sosial Pemda. Berbagai bantalan sosial ini ditujukan bagi masyarakat yang diperkirakan cukup lemah dalam menerima dampak kenaikan BBM.

“Idealnya, pemerintah juga melengkapi strategi untuk membantu masyarakat level menengah yang juga terdampak,” kata Destika. “Semula (mereka) adalah kalangan bawah, tetapi dengan usaha kerja kerasnya bekerja, dan menempuh pendidikan, pada akhirnya mampu naik kelas menjadi masyarakat menengah, walaupun di lapis bawah.”

Beberapa kebijakan yang menurutnya bisa diberikan pemerintah dalam hal ini bisa berupa pengurangan pengeluaran transportasi keluarga untuk bekerja ataupun membuka kembali opsi bekerja dari rumah.

Selain itu, sektor pangan juga harus mendpat perhatian pemerintah, mengingat kenaikan harga bahan pokok pasti mengikuti kenaikan harga BBM. Transportasi pangan yang murah dibutuhkan dan distribusi pangan juga harus dipastikan bebas pungutan liar. “Hanya dengan cara itu, efisiensi distribusi pangan dapat terwujud,” ujarnya.

Level masyarakat dan keluarga

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Strategi kedua menyasar di level masyarakat dan keluarga. Kelompok ini juga butuh pengetatan pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Mereka yang berada di lapis bawah ekonomi harus berpikir lagi untuk memanfaatkan berbagai fasilitas publik, demi efisiensi pengeluaran.

Selain itu, pencarian sumber pendapatan baru juga bisa dilakukan dengan menyesuaikan hobi maupun disiplin ilmu yang dikuasai, tentu dengan legal dan halal.

“Beberapa perusahaan swasta bahkan mulau memanfaatkan semangat kewirausahaan para pegawainya. Di masa lalu pegawai non-pemasaran dilarang memasarkan produk perusahaan,” kata Destika.

Sehingga, perusahaan perlu memfasilitasi pegawai untuk menjual produk perusahaan secara legal. Hal ini dilakukan supaya roda perusahaan tetap berjalan, sekaligus memberikan peluang sumber pendapatan bagi para pegawainya.

Magazine

SEE MORE>
Investor's Guide 2025
Edisi Januari 2025
Change the World 2024
Edisi Desember 2024
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024

Most Popular

Israel Serang Gaza Usai Sepakat Gencatan Senjata, 101 Warga Tewas
Mengapa Nilai Tukar Rupiah Bisa Naik dan Turun? Ini Penyebabnya
Cara Menghitung Dana Pensiun Karyawan Swasta, Ini Simulasinya
Konsekuensi Denda Jika Telat Bayar Cicilan KPR, Bisa Disita
Investor Asing Hengkang dari Pasar Obligasi Asia pada Desember 2024
Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hilang, Biaya, dan Prosedurnya