Digitalisasi Berkembang Pesat, Jokowi: Regulasi Selalu Terlambat

Payung besar regulasi digitalisasi harus lebih holistik.

Digitalisasi Berkembang Pesat, Jokowi: Regulasi Selalu Terlambat
Presiden Jokowi pada Pembukaan Kongres XXV PWI Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, Senin (25/9). (dok. Setpres)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem regulasi selalu terlambat dibandingkan digitalisasi yang semakin pesat.

“Peraturan selalu terlambat, sehingga selalu didahului oleh hal-hal yang baru. Kita belajar yang satu, belum selesai, sudah muncul generative intelligence (baru). Ini barang apa lagi? Yang satu belum selesai kita pelajari,” ujar Presiden pada Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2023, di Istana Negara, Senin (25/9).

Menurutnya, regulasi dibutuhkan di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat. Hal ini dibutuhkan agar perkembangan teknologi bisa tetap menjadi manfaat dan bukan merugikan masyarakat yang menggunakan. 

Regulasi soal transformasi digital harus dibuat secara holistik dan bisa jadi payung dari industri kreatif maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dari terjangan dunia digital. “ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada,” ujarnya.

Pemerintah telah menggelar rapat terbatas untuk memutuskan solusi atas persoalan sosial media yang digunakan oleh e-commerce. “Kita terlambat hanya beberapa bulan, maka efeknya sudah kemana-mana,” katanya.

Hoaks

Jokowi mengatakan, salah satu risiko yang timbul dari pesatnya digitalisasi adalah berkembangnya berita palsu atau hoaks. “Saya dapat laporan dari Menkominfo, kira-kira masih ada sekitar 11 ribu hoaks yang bertebaran di dunia digital,” ujarnya.

Ia pun sadar, pesatnya perkembangan digitalisasi di seluruh belahan dunia tidak bisa dihentikan. Untuk itu, insan pers melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus menjaga profesionalisme pers, supaya masyarakat bisa mendapatkan pemberitaan yang benar, otentik, berkualitas dan berimbang, tanpa ada tarik-menarik untuk kepentingan apapun.

“Mestinya berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan yang asal sensasional, karena itu justru memicu bertebarannya hoaks,” katanya. “Kode etik jurnalistik harus kita pegang teguh, karena justru inilah nilai plus, kelebihan dari media dan pers, dibandingkan dengan citizen journalism.”

Related Topics

DigitalisasiRegulasi

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

IDN Channels

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 22 November 2024