Jakarta, FORTUNE – The Bali Process Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023 yang digelar Kamis (10/8), menghasilkan pernyataan bersama yang dituangkan dalam dokumen bertajuk ‘Bali Call For Action to Fight Against Trafficking in Persons and Related Crimes’.
Peserta GABF Tech Forum 2023 yang terdiri dari kalangan pengusaha, pemerintah, aktivis hak asasi manusia (HAM), hingga media massa, menegaskan kembali komitmennya dalam memerangi perdagangan manusia dan kejahatan turunan lainnya. Forum ini merupakan tindak lanjut dari GABF ketiga di Adelaide pada (10/2).
“Kami mempertimbangkan peran teknologi sebagai pendorong dan solusi potensial untuk masalah perdagangan manusia. Manusia, kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayah Bali Process, serta mencari cara untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha,” bunyi salah satu poin dalam pernyataan tersebut.
Penyalahgunaan teknologi dipandang sebagai salah satu penyebab meningkatnya perdagangan orang, kerja paksa, dan eksploitasi lainnya, yang membahayakan nyawa manusia, keamanan, dan stabilitas sosial, serta menghambat kemajuan menuju kesejahteraan, pertumbuhan, dan pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan ini pun menyoroti bagaimana penawaran yang kerap ditawarkan secara online telah banyak menipu masyarakat dan menimbulkan banyak korban. “Berdampak negatif terhadap pemenuhan prinsip inklusivitas, keadilan, transparansi rantai pasokan (bisnis), yang pada gilirannya mengikis komitmen dan upaya produktivitas serta daya saing di semua sektor ekonomi,” tulis para peserta dalam pernyataan tersebut.
Peran sektor bisnis
Oleh sebab itu, sektor bisnis di kawasan Asia-Pasifik–mencakup rantai proses bisnis–berperan penting dalam pencegahan, pemberantasan, dan disrupsi perdagangan manusia, kerja paksa, serta bentuk perbudakan modern lainnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, seperti peningkatan kesadaran kolektif; standar yang jelas dan konsisten untuk perekrutan dan perlakuan etis terhadap pekerja; transparansi rantai pasokan; maupun mekanisme ganti rugi.
GABF menekankan peran pemerintah dan dunia usaha dapat terus menerapkan rekomendasi Acknowledge, Act, Advance (AAA) yang diadopsi sejak 2018. “Rekomendasi ini ditetapkan untuk memberantas kejahatan transnasional ini dan untuk memperkuat transparansi rantai pasokan, perekrutan yang etis, serta perlindungan dan ganti rugi pekerja,” tulis GABF.
Upaya intensif
Dokumen pernyataan ini juga menyebutkan sejumlah kerja sama dan upaya yang lebih intensif dalam memerangi isu global dan kawasan, seperti:
- Berbagi strategi terbaik, pembelajaran, serta pengalaman, terkait perekrutan yang transparan dan akuntabel serta operasionalisasi rantai pasokan yang etis.
- Mempertimbangkan pengembangan standar uji tuntas tentang bisnis dan hak asasi manusia, serta mewajibkan perusahaan untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi perdagangan manusia dan kerja paksa.
- Menggunakan solusi teknologi, seperti pemetaan rantai pasokan dan teknologi suara pekerja, untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko rantai pasokan, serta memberikan perlindungan dan jalan bagi perlindungan pekerja.
- Mempertimbangkan membantu pemangku kepentingan bisnis dan teknopreneur muda dalam pengembangan dan penerapan teknologi dalam memerangi praktik perekrutan yang curang, mempromosikan perlakuan yang adil terhadap pekerja, dan mendukung rantai pasokan yang transparan.
- Mendorong kolaborasi antara perusahaan media sosial dan pemangku kepentingan dalam kampanye dan meningkatkan kesadaran akan bahaya iklan pekerjaan palsu.
- Merumuskan tindakan bersama antara pemerintah dan badan usaha untuk mendorong sektor swasta dalam praktik rekrutmen yang etis, transparansi rantai pasokan, dan perlindungan pekerja.
- Menyarankan pemerintah untuk memperkuat dan menerapkan kebijakan dan perundang-undangan yang mendorong sektor swasta dalam menjalankan kebijakan dan praktik bisnis yang beretika.
- Mendukung pendekatan yang komprehensif dengan penegakan hukum, termasuk identifikasi pelaku dan korban.
- Memperkuat jaringan antar bisnis di kawasan untuk mengatasi perdagangan manusia dan kerja paksa.
Langkah konkret
Indonesia Business Co-Chair GABF Tech Forum 2023, Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir, mengatakan bahwa dukungan dari semua pihak akan memperkuat upaya perlawanan terhadap isu perdagangan manusia. “Ini demi kebaikan negara kita, generasi masa depan, dan kami tidak akan berhenti untuk berjuang,” katanya.
Sementara, Australia Business co-Chair GABF Tech Forum 2023, Andrew Forrest, upaya perlawanan perbudakan modern harus makin tersebar luas, tidak hanya di Indonesia dan Australia, namun juga negara-negara lain di dunia. “Kami makin percaya diri untuk melawan perbudakan orang, karena semakin banyak orang menyadari hal ini, lingkungan politik bersama kami, dan kami akan semakin gencar untuk mendorong hal ini,” katanya.
Sebagai langkah konkret ke depan, GABF sepakat melakukan dua kegiatan lanjutan, yakni sesi konsultasi dan inovasi online yang berfokus pada sektor teknologi digital, serta pelatihan online dalam praktik bisnis yang etis, penipuan online, dan penanganan perdagangan manusia di lingkungan bisnis.