Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya, terutama tim pengendali inflasi, untuk berhati-hati pada inflasi di sektor pangan, seiring dengan bahan pangan pokok beras mengalami inflasi hingga 6,4 persen pada bulan Juli lalu.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab kenaikan harga pangan ini adalah kekeringan ekstrem yang diprediksi akan berlangsung hingga awal 2024. "Indeks harga beras FAO naik 129,7 persen di Juli. Sembilan belas negara membatasi ekspor produk pangan dan kencangin semuanya ekspor mereka; daging, beras, minyak, jagung, gula, tepung, semuanya, untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing,” kata Presiden dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023, Kamis (31/8).
Menurut Jokowi, dalam situasi ini, yang bisa menyelematkan bangsa Indonesia adalah bangsa itu sendiri. “Kita juga sama, kita masing-masing harus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Karena minta bantuan, atau bukan bantuan, mau membeli beras atau gandum dari negara lain yang sudah setop ekspornya, sudah tidak bisa,” ujarnya.
Distribusi bantuan
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan mendistribusikan bantuan pangan beras mulai awal September. Satu keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kilogram beras dan totalnya setiap bulan pemerintah akan mengeluarkan 210 ribu ton, selama September hingga November. Adapun penerima manfaat yang tercatat mencapai 21,3 juta orang.
Jokowi telah meminta Bulog, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk menggunakan anggarannya dalam mengintervensi pasar beras, sehingga inflasi bisa terkendali dan harga akan turun secara bertahap. “Target dari Pak Menko maupun Gubernur BI, tahun depan 2,5 persen plus minus 1 persen. Ini yang saya harapkan, jadi jangan sampai inflasi kita naik lagi karena itu akan sangat memberatkan masyarakat,” katanya.
Pentingnya data
Jokowi menyebutkan bahwa masih terdapat sejumlah Provinsi yang inflasinya masih tinggi, bahkan di atas inflasi nasional sebesar 3,08 persen, yakni Maluku yang mencapai 4,2 persen, Jatim 4,1 persen, Kalbar 4 persen, DIY 4 persen, Papua Barat 3,9 persen, NTT 3,8 persen, Maluku Utara 3,7 persen, serta Kalsel 3,6 persen.
Untuk itu, ia kembali mengingatkan tentang urgensi integrasi data, sebagai pegangan bagi setiap pengambilan keputusan, baik di tataran pemerintah pusat maupun daerah. “Jangan ego daerah itu dikedepankan, karena kita ini NKRI. Yang kurang suplai, disuplai oleh yang lebih, bayar juga, bayar, bukan gratisan,” ujarnya.
Selain itu, ketersediaan stok dan pengecekan harga pangan harus terus dilakukan, termasuk pengawasan jalur distribusi, seperti jalan Provinsi yang rusak. Paling penting, kata Presiden, adalah peningkatan cadangan pangan di daerah. “Jadi, kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta,” katanya. “Daerah itu harus bergerak terlebih dahulu.”