Jakarta, FORTUNE – Just Energy Transition Partnership (JETP) bakal merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau Rp302 triliun, yang disepakati para pemimpin negara di KTT G20 pada 2022.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa kesiapan JETP ditandai dengan pembentukan kantor sekretariat JETP di Kementerian ESDM. “Tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan, dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP, seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas,” ujarnya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jumat (17/2).
Langkah ini diharapkan mempercepat pencapaian target sekaligus melapisi kinerja Tim Gugus Tugas dan pelaksanaan teknisnya. JETP akan berfokus pada transisi energi yang berkeadilan dan mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak.
Tugas pertama
Arifin menambahkan, bahwa fungsi sekretariat JETP untuk mengkoordinasikan arahan dari tim gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP maupun pembiayaannya.
"Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan," katanya.
Pensiun dini PLTU
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, Sekretariat JETP akan beroperasi mulai Jumat ini dan akan mulai mengerjakan tugas dan program, seperti pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batubara, dan program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.
“Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini," katanya.
Pemerintah akan menyusun comprehensive investment plan, mulai dari proyek, kegiatan, program, penuruan emisinya, biaya, investasi, hingga rencana eksekusi mengikuti regulasi di dalam negeri.
Adapun, salah satu target pendanaan ini adalah pembangkit EBT 20,9 gigaWatt. Hal ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan beberapa kandidat pensiun dini PLTU batu bara. “Nanti di dalam comprehensive investment plan itu dibuat, kita bernegosiasi terkait pendanaan,” ujarnya.