Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defend ID. Jokowi mencatat ada dua janji dari pembentukan holding ini.
Defend ID terdiri dari lima perusahaan BUMN pertahanan yakni PT LEN Industri sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, serta PT Dahana.
“Defend ID akan menjadi top fifty, top 50 perusahaan pertahanan dunia, pertama. Yang kedua, akan terus mendorong peningkatan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), harus terus diperbesar, dan menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) kita, golnya ke sana,” kata Jokowi saat meluncurkan Defend ID, di Surabaya, Rabu (20/4).
Peluncuran Defend ID, menurutnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun kemandirian industri pertahanan, dalam menghadapi era persaingan baru, sekaligus memenuhi kebutuhan pertahanan pokok. Dengan strategi ini diharapkan dapat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, enggak bisa. Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju,” ujar Jokowi.
Target 100 persen TKDN produk pertahanan unggulan
Seiring dengan arah kebijakan industri pemerintah untuk mendorong TKDN, Jokowi minta 41 persen capaian TKDN produk-produk pertahanan unggulan yang sudah diraih saat ini terus ditingkatkan hingga 100 persen.
“Kita harus bergerak cepat, lincah, dan juga jeli melihat peluang, proaktif menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri,” ucap Joko Widodo.
Upaya menguasai pasar lokal dan internasional
Untuk itu, pembentukan holding BUMN industri pertahanan sebagai salah satu program strategis pemerintah diperlukan demi menguasai pasar dalam negeri, maupun diperhitungkan pasar global.
Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia butuh BUMN industri pertahanan yang kuat dan mandiri di masa depan. “Ini (pembentukan Defend ID) harus kita jadikan lompatan untuk bertransformasi membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern,” ujarnya.
Ujung tombak industri pertahanan RI
Jokowi menyampaikan, BUMN industri pertahanan akan jadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan Indonesia. “Kita harus menguasai teknologi dan manufaktur komponen terkini berbasis dual-use technology, dengan membangun global partnership seluas-luasnya dengan siapa pun yang mau transfer teknologi,” katanya.
Industri pertahanan Indonesia, sangat terbuka bagi semua pihak. Namun, tetap diperlukan berbagai upaya inovasi dan mencari terobosan baru. “Baik itu terobosan di bidang SDM, di bidang bahan baku, bidang produk, proses bisnis dan operasionalnya. Semuanya harus excellent, yang terbaik,” tuturnya.
Sejumlah kerja sama yang dicapai Defend ID
Sesaat setelah Defend ID diluncurkan Presiden Jokowi, sejumlah perjanjian kerja sama pun langsung dicapai oleh holding BUMN industri pertahanan, baik dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun rakanan global.
Kesepakatan kerja sama tersebut antara lain terkait kontrak pengadaan 13 unit Radar GCI dan pendukungnya, pengadaan munisi kaliber kecil, kontrak MRO modernisasi 12 unit pesawat C 130, serta kerja sama MRO peningkatan kemampuan dan modernisasi kapal perang TNI AL.
Sementara, kerja sama dengan perusahaan global mencakup Heads of Agreement (HoA) teknologi elektronika pertahanan dengan Thales International SAS, France; serta Memorandum of Understanding (MoU) produksi bersama produk Armoured Amphibious Assault Vehicle dengan FNSS Savunma Sistemleri, Turki.
Selain itu dilakukan juga Penandatanganan kerja sama antara Kemenhan dan Kementerian BUMN untuk mendorong peningkatan peran BUMN dalam pemenuhan alpalhankam serta peningkatan TKDN produksi alat pertahanan dan keamanan.
