Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Ekspor Kelapa Sawit

EU membuat larangan kelapa sawit terkait deforestrasi.

Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Ekspor Kelapa Sawit
Jokowi bertemu PM Anwar Ibrahim, bahas perlawanan diskriminasi kelapa sawit, Kamis (8/6). (dok. Setpres)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim usai mengunjungi Singapura beberapa hari lalu. Pada pertemuan itu, kedua negara membahas sejumlah isu serta kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, salah satunya terkait kolaborasi melawan diskriminasi kelapa sawit.

Presiden Jokowi mengatakan, penguatan kolaborasi ini sangat penting, khususnya dalam merealisasikan misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels. “Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” katanya dalam keterangan di laman Setpres, Kamis (8/6).

Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia dengan kebutuhan yang cukup besar di pasar global. Sedangkan, Uni Eropa tahun ini mengeluarkan undang-undang yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi. Hal ini diperkirakan akan merugikan minyak kelapa sawit.

Jokowi juga mengatakan, kedua negara telah sepakat untuk membuat kerangka kerja perlindungan hak-hak pekerja migran. Indonesia juga menjadi sumber tenaga kerja asing terbesar bagi Malaysia, dengan banyak orang Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.

Masalah penting

ilustrasi kelapa sawit (dok.thestar.com)

PM Malaysia, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa kedua pemimpin negara ASEAN itu berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk mengatasi tindakan diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak sawit dari Uni Eropa. UE dinilai perlu memperhatikan resolusi yang adil dan setara bagi negara-negara yang hidup dari ekspor sawit.

Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen dari ekspor minyak sawit global, mengirim misi bersama ke Brussel minggu lalu dengan pejabat pemerintah senior dari kedua negara bertemu dengan para pemimpin UE untuk membahas undang-undang deforestasi.

“Kerja sama ini perlu kita perkuat. Kita tidak ingin komoditas yang diproduksi Malaysia dan Indonesia didiskriminasikan di negara lain,” kata Anwar seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/6).

Pembahasan lain

Pekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bram Itam, Tanjungjabung Barat, Jambi, Selasa (15/3/2022). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/tom.

Selain persoalan sawit, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim juga membahas soal proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun.

Jokowi juga menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.

Kemudian, Jokowi dan PM Anwar juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Ia mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia. “Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia,” ujarnya. 

Magazine

SEE MORE>
The Art of M&A
Edisi November 2024
Businessperson of the Year 2024
Edisi Oktober 2024
Turning Headwinds Into Tailwinds
Edisi September 2024
Indonesia's Biggest Companies
Edisi Agustus 2024
Human-AI Collaboration
Edisi Juli 2024
The Local Champions
Edisi Juni 2024
The Big Bet
Edisi Mei 2024
Chronicle of Greatness
Edisi April 2024

IDN Channels

Most Popular

Harga Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Hari Ini, 21 November 2024
Siapa Pemilik Grab? Perusahaan Jasa Transportasi Terbesar
Terima Tawaran US$100 Juta Apple, Kemenperin Tetap Tagih Rp300 Miliar
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 21 November 2024
Tolak Wacana PPN 12 Persen, Indef Usulkan Alternatif yang Lebih Adil
Harga Saham GoTo Group (GOTO) Hari Ini, 22 November 2024