Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak komitmen ‘panas’ yang dihasilkan dalam KTT G20 dan menguntungkan Indonesia. Namun, ia mengingatkan jajarannya untuk memastikan semuanya terealisasi.
Ia mengimbau, realisasi komitmen investasi dari negara-negara G20 harus dipercepat. Hal tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan. "Ada sekitar 226 proyek yang bersifat multilateral senilai US$238 miliar dan 140 proyek bilateral dengan senilai US$71,4 miliar,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman setkab, Selasa (29/11).
Beberapa komitmen yang dihasilkan, antara lain dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) US$600 miliar. Lalu, US$20 miliar untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).
Ada juga komitmen investasi dari Jepang, Inggris, dan Korea Selatan untuk MRT Jakarta. Kerja sama dengan Turki untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dan lainnya.
"Oleh sebab itu, perlu segera ada task force khusus misalnya yang Amerika siapa, yang UAE (Persatuan Emirat Arab/PEA) siapa, yang Korea siapa, yang Jepang siapa, semuanya, yang Cina siapa,” kata Presiden.
Tindak lanjut prioritas KTT G20
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan tindak lanjut Presidensi G20 Indonesia berdasarkan tiga prioritas yang diangkat. Di bidang transisi energi berkelanjutan misalnya, dengan berbagai komitmen yang terbentuk, PLN akan bertugas melakukan tindak lanjut.
“Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP (independent power plant) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan,” ujarnya.
Di sektor arsitektur kesehatan global, KTT G20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) senilai US$1,5 miliar. Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan menyampaikan proposal untuk penggunaan dana tersebut tidak hanya untuk Indonesia namun juga untuk kerja sama antarnegara.
Terakhir adalah transformasi digital, Menkeu menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital. Selain sudah meluncurkan payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, digital currency dari bank sentral yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia, pemerintah akan terus mendorong inklusi keuangan.
"Ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital,” katanya.
Penanggung jawab
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Presiden telah menunjuk penanggungjawab baik untuk investasi, politik, maupun noninvestasi dan nonpolitik atau kerja sama yang sifatnya lebih luas.
Tindak lanjut bidang investasi, penanggung jawab sekaligus contact person utama diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berikutnya, untuk urusan yang politik akan ditangani Menteri Luar Negeri dan beberapa bidang lain di luar politik dan investasi menjadi ranah Pak Menko Ekonomi.
"Tentunya, sekali lagi seperti pada saat kita melakukan gawe G20, ini akan menjadi kerja keroyokan bareng-bareng untuk menindaklanjuti,” ujar Retno.
Kerja sama yang terbentuk
Lebih lanjut, Retno menyampaikan bahwa capaian konkret atau concrete deliverables dari Presidensi G20 Indonesia dibagi menjadi dua jenis. “Yang kita sebut Basket 2. Jadi, Basket 1 itu yang G20, pure G20, yang kedua adalah Basket 2, yaitu yang Indonesia lakukan dengan negara-negara di dalam G20 yang jumlah proyeknya ada 140 proyek dengan nilai sekitar 71,49 miliar Dolar AS,” ujarnya.
Sementara itu, kesepakatan para pemimpin G20 yang tertuang dalam G20 Bali Leader’s Declaration, kata Retno, adalah sebuah pencapaian bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia sekaligus menjembatani perbedaan sehingga dapat mengumpulkan komitmen kerja sama dari negara-negara G20.
