Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Perencanaan Kota di Indonesia harus terkonsep dan spesifik, sesuai ciri, karakter, dan keunggulannya masing-masing.
Presiden mengatakan bahwa perencanaan kota harus memperhitungkan keunggulan dan karakter yang menonjolkan daya tarik. “Karena banyak sekali produk unggulan dari setiap kota, yang membuat kota tersebut terkenal,” ujarnya dalam pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bogor, pada Jumat (15/12).
Pada 2045-2050, diperkirakan populasi kota di Indonesia sudah mencapai 70 persen. Oleh sebab itu, ia meminta desain kota, strategi besar perencanaannya sudah harus disiapkan mulai dari sekarang. “Kita tahu, kota-kota di Indonesia tidak ada yang spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibanding kota-kota lainnya,” katanya.
Ia pun mencontohkan sejumlah kota di dunia yang dinilainya berhasil dalam membangun kota dengan menonjolkan keunggulannya, pertama adalah Sunnylands di California, Amerika Serikat dengan keunggulan sebagai kota golf; serta Kota Koln di Jerman dengan keunggulan sebagai kota pameran.
Konsistensi
Dalam upaya membangun sebuah kota yang terkonsep, diperlukan konsistensi perencanaan pembangunan.
“Sehingga kekuatan kota itu betul-betul muncul, karakter kotanya muncul, tapi itu semuanya harus didesain sejak awal seperti tadi disampaikan oleh Pak Bima Arya, ada konsistensi terus-menerus dari setiap kepemimpinan, tidak gonta-ganti program,” ujar Jokowi.
Di samping itu, detail desain arsitektur kota harus dimuculkan sebagai diferensiasi dan keunggulan kota tersebut. “Lebih detail lagi, harus ada detail engineering-nya, sehingga jelas kota ini nanti pada 2050 akan jadi kota apa,” ujarnya.
Total
Dengan demikian, perencanaan dalam pembangunan infrastruktur kota menurutnya harus terkonsep secara total. “Kita itu kalau membangun sebuah jalan itu hanya jalannya saja. Mestinya itu satu paket. Kalau jalan, itu ada trotarnya, drainasenya, lansekapnya sekalian. Jadi (dikerjakan) barengan,” katanya.
Bila dilakukan secara terpisah-pisah, biaya pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih mahal. Dengan demikian, lebih baik membangun secara perlahan, namun semua pelangkap fasilitas bisa terakomodir, daripada langsung membangun besar, namun belum lengkap.
Anggaran
Jokowi juga menyinggung soal anggaran yang kerap membengkak, karena pembangunan kota yang tidak terkonsep dan tidak dilakukan secara efektif serta efisien. Apalagi, dengan anggaran yang tidak terlalu besar.
“Mau (prioritasnya) infrastruktur, ya udah 60 persen masukkan infrastruktur semuanya, sehingga bisa kelihatan. APBN juga sama, kalau tidak konsentrasi, uang itu kemana-mana,” kata Jokowi. “Anggaran itu setiap tahun hampir mirip-mirip, setiap pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin nasional, sama.”
