Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah, untuk tidak menghambat investasi. Hal ini diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi setiap daerah.
Jokowi juga mendorong para pemimpin di setiap daerah untuk bisa membantu para investor, utamanya dalam perizinan. ”Jangan sampai urusan izin sampai berbulan-bulan,” ujarnya saat memberikan arahan kepada para kepala daerah, Senin (30/10). “Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini, meja ini, meja ini?”
Menurutnya, pengurusan perizinan investasi asing yang merepotkan dan berbelit-belit, akan membuat para investor justru tak nyaman dan berbalik meninggalkan Indonesia. “Sudah masuk ke sini, kok kita buat ruwet?! Kita yang membuat mereka bisa balik badan. Sederhanakan prosedur, fasilitasi, jaga tata kelola. Jangan ada pungutan,” kata Presiden.
Ia mengingatkan bahwa setiap kinerja para pemimpin daerah akandievaluasi setiap tiga bulan. Namun, ia justru mengingatkan evaluasi akan dilakukan secara harian. “Hati-hati lho. Begitu Bapak-Ibu semuanya ‘miring-miring’, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” ujarnya.
Jadi rebutan
Jokowi menegaskan bahwa investasi jadi rebutan setiap negara, apalagi dalam kondisi pemulihan usai pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, serta berbagai situasi geopolitik yang tidak menentu. Dalam situasi ini, setiap negara butuh modal untuk menumbuhkan perekonomiannya, yang salah satunya didapat dari investasi.
Selain itu,investasi akan membuka lapangan kerja, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, perekonomian tumbuh, masyarakat sejahtera, negara pun akan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan global.
“Pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya investasi, yang namanya iklim investasi,” ujarnya.
Orientasi pada hasil
Jokowi juga mengarahkan para pemimpin daerah untuk bisa bekerja dengan lebih jelas berdasarkan prioritas dan tak bergantung pada rutinitas semata. Hasil harus jadi orientasi yang harus difokuskan, baru diikuti dengan prosedur dan berbagai terobosan.
“Kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan subsidi angkutan, bisa dilakukan,” kata Jokowi.
Dalam situasi ekonomi global yang tak menentu, Jokowi berharap para pemimpin daerah bisa terus menjaga inflasi yang terjadi dengan prinsip kehati-hatian. “Hati-hati, saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen (year to date/ytd), kalau month to date/mtd (naik) 2,5 persen,” ujarnya.
Tekan inflasi
Terkait ancaman inflasi yang tengah terjadi akibat situasi global, baik perang antarnegara maupun bencana seperti El Nino, Jokowi pun minta para pemimpin di daerah untuk menjaga dan memantau pergerakan inflasi.
“Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan, cek ini karena saya selalu punya angka-angka untuk provinsi inflasinya 1,1 persen sampai 3,5 persen masih baik. Kabupaten hati-hati 1,1 sampai 5,2 persen. Nah, yang sudah sampai 5 persen, sampai 4 persen ini hati-hati,” kata Jokowi.
Ia berharap para pemimpin daerah bisa lebih kreatif dan berinisiatif dalam menghadapi berbagai potensi lonjakan harga yang terjadi di tengah masyarakat, terlebih ketika harga-harga pangan naik secara drastis, ia meminta agar pasokannya segera dipenuhi.
"Ini kadang-kadang ya supply dan demand. Demand-nya tetap, supply-nya enggak ada, carikan dong langsung ke pokoknya ke tempat produksinya,” ujar Presiden.
