Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa realisasi Impor Beras lewat Perum Bulog hanya akan memenuhi kurang dari 5 persen total Kebutuhan Nasional.
“Ada yang dari Vietnam, Thailand, Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Itu, tidak mudah," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen, di Sulawesi Tenggara, Senin (13/5).
Menurutnya, pemerintah ada dalam posisi yang tak mudah, karena di satu sisi kalau harga beras tinggi petani akan diuntungkan, namun masyarakat akan keberatan. Sementara, bila harga ditekan lewat memperbesar volume impor beras, maka petani akan kesusahan.
“Tidak gampang pemerintah itu agar petani senang dan ibu-ibu juga senang,” ujarnya.
Berdasarkan data Perum Bulog pada awal mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton. Sedangkan, kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton berdasarkan data neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Harga beras
Jokowi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia saat ini tergolong rendah. Bahkan, ada negara lain yang mengalami kenaikan harga beras hingga 50 persen secara drastis.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram yang diberikan kepada masyarakat menjadi kebijakan penting. “Karena ada kenaikan harga beras, karena harga pangan internasional itu semuanya naik dan kita ini termasuk (kenaikan) masih rendah,” ujarnya.
Presiden Jokowi memastikan distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni, dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). “Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember,” katanya.
Tergantung APBN
Sebelumnya, Jokowi menyebutkan bahwa program bantuan pangan berupa beras untuk periode pendistribusian Juli hingga Desember 2024, bergantung pada ketersediaan APBN.
“Karena saya buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho," ujarnya pada awal April 2024.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa pemberian bantuan pangan beras adalah bagian dari komitmen pemerintah pada kesejahteraan rakyat, dan hingga saat ini, yang bisa dipastikan adalah bantuan hingga bulan Juni mendatang.
