Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan keberadaan SPAM harus dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan air bersih, khususnya untuk minum masyarakat Kepulauan Tanimbar. Pernyataan tersebut diungkapkan saat meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wermomolin, Tanimbar Selatan, yang kini menjadi salah satu penunjang pengembangan Blok Masela.
“Kita harus mengantisipasi adanya pengembangan Blok Masela karena akan memberikan dampak kepada peningkatan tenaga kerja dan juga kebutuhan air minum,” ujarnya dikutip dari laman Setpres, Jumat (2/9).
SPAM Wermomolin dioptimalisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di Provinsi Maluku. Optimalisasi ini meliputi dua sistem yang bersumber dari mata air Wermomolin dan Bomaki melalui pembangunan intake dan jaringan perpipaan untuk melayani 5.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 80 persen dari warga Saumlaki.
Pembangunan bendungan
Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, mengatakan untuk mengatasi adanya kenaikan permintaan air minum, sumber mata air saja takkan cukup.
Untuk itu, Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana teknis untuk membangun bendungan di Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah terus dorong Blok Masela
Terkait Blok Masela, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong optimalisasi potensi cadangan minyak 9,7 miliar barel yang terkubur di sana.
“Yang mendapatkan keuntungan besar nanti kalau Blok Masela jalan adalah di Kepulauan Tanimbar, di Saumlaki. Itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Provinsi Maluku. Tapi memang terus akan kita dorong agar segera dimulai,” ujar Joko Widodo.
Ia mengatakan bahwa mitra yang sebelumnya akan mengoperasikan Blok Masela adalah Shell, perusahaan migas yang bermarkas di Inggris. “Tetapi karena saat itu harganya rendah, sehingga ada satu yang mundur, sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur,” katanya.
Potensi ikan Tanimbar diserap masyarakat lokal
Menanggapi Kepulauan Tanimbar yang masuk dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), namun tak masuk lumbung strategis nasional, Presiden Jokowi mengatakan pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi.
“Tidak harus itu ekspor. Tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Jangan semuanya di ekspor. Tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu,” ujar Jokowi.
