Jakarta, FORTUNE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pemerintah menganggarkan Rp87 miliar untuk peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus mendatang.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan anggaran HUT RI kali ini lebih tinggi jika dibandingkan anggaran 2023. “Kenaikannya terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (13/8).
Isa menyebut, penyebab naiknya anggaran HUT RI di IKN adalah karena sarana dan prasarana fisik, yang membutuhkan akses khusus.
“Jamuan juga cukup besar, dibanding di Jakarta, terutama mungkin karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” katanya.
Peningkatan anggaran pembangunan IKN
Anggaran yang disiapkan bagi pembangunan IKN juga mengalami peningkatan Rp1,9 triliun menjadi RpRp42,5 triliun. Kenaikan ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur IKN yang lebih berkualitas. Pada Juli 2024, Kemenkeu sempat mengumumkan anggaran pembangunan IKN adalah Rp40,6 triliun.
“Ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” ujar Isa.
Terdapat sejumlah proyek infrastruktur IKN yang ditargetkan selesai tahun ini, mulai dari perbaikan sarana sekolah sampai fasilitas Puskesmas di IKN. Menurutnya, hal ini dipercepat untuk menunjang proses pemindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. “Dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana dan prasarananya,” kata Isa.
Hingga Juli 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp11,2 triliun. Realisasi ini mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk tahun 2024.
Anggaran HUT RI terlalu mahal
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai jumlah yang digelontorkan pemerintah untuk HUT RI di IKN terlalu mahal dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta efisiensi APBN.
“Kita (Indonesia) punya keterbatasan ruang fiskal, apalagi dengan kondisi perekonomian seperti sekarang. Banyak anggaran atau program-program prioritas yang semestinya memang lebih penting untuk dibiayai dan membutuhkan pembiayaan dari pemerintah, dari APBN,” kata Faisal dalam keterangannya, Rabu (14/8).
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa anggaran HUT RI yang meningkat dari tahun lalu ini adalah bentuk pemborosan anggaran.
“Saat banyak sekali masyarakat yang butuh perlindungan sosial untuk bisa mempertahankan daya belinya, biaya kuliah yang makin mahal hingga gelombang PHK yang diprioritaskan justru upacara di IKN,” katanya.
