Jakarta, FORTUNE – Kementerian Kesehatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjangkau daerah pelosok Indonesia melalui teknologi layanan telemedisin.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan telemedisin kini dapat diakses melalui aplikasi Komen dari Kementerian Kesehatan dan terintegrasi ke layanan Primary Care (P-Care) BPJS Kesehatan.
“Saat ini, layanan telemedisin program JKN telah dilakukan secara bertahap pada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Fortune Indonesia, Jumat (10/6).
Ghufron berharap, telemedisin dapat memperluas jangkauan dokter ke para pasien, melalui transfer of knowledge. Selain itu, hal ini juga diyakini akan memudahkan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP) tanpa terkendala seperti lama perjalanan, sulitnya medan yang dijangkau, keterbatasan informasi, dan sebagainya.
Cakupan layanan telemedisin di JKN
Ghufron menjelaskan bahwa layanan telemedisin di program JKN akan mencakup peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan primer, melalui optimalisasi layanan dokter FKTP pada masyarakat.
Layanan ini akan menghubungkan dokter FKTP dengan dokter spesialis di rumah sakit, terkait dengan konsultasi untuk menetapkan diagnosis, terapi, sampai pencegahan penyakit.
Dengan demikian, kata Ghufron, peserta JKN yang dilayani di FKTP dan perlu dokter spesialis, tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke rumah sakit. Melalui teknologi telemedisin, dokter FKTP akan melanjutkan konsultasi para peserta JKN kepada dokter spesialis, untuk mendapatkan kepastian langkah selanjutnya yang diambil. “Melalui layanan telemedisin, harapannya Program JKN kian menjangkau seluruh pelosok negeri,” ucapnya.
Internet di daerah 3T harus jadi perhatian
Meski diyakini mampu memperluas layanan kesehatan di daerah terpencil, namun masih ada beberapa tantangan layanan telemedisin. Pada daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), jaringan internat kerap jadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih. "Perlu dukungan konektivitas jaringan internet yang lebih baik dari Pemda maupun pihak-pihak lain yang terkait,” ujarnya.
Hingga kini, sudah ada sekitar 100 FKTP Non-Daerah Terpencil dan Daerah Terpencil yang memanfaatkan layanan telemedisin. Bahkan, layanan ini juga digunakan oleh 117 rumah sakit, 62 apotek, dan ruang farmasi Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kerja sama dengan sejumlah BPD
Sebelumnya, untuk memastikan layanan JKN juga bisa optimal di daerah, Ghufron mengarahkan BPJS Kesehatan dalam kerja sama dengan sejumlah bank milik pemerintah daerah (BPD). Hal ini untuk meningkatkan mutu layanan serta menjaga kesinambungan finansial Program JKN dan menjadi salah satu fokus utama BPJS di tahun 2022.
Ghufron berharap, kerja sama ini akan menghadirkan kemudahan bagi para peserta JKN untuk membayar iuran, termasuk bagi tiap fasilitas kesehatan dalam memanfaatkan program yang tersedia. “Kami memahami bahwa kondisi demografi penduduk Indonesia sangat beragam dan belum tentu pemangku kepentingan memiliki rekening bank nasional,” katanya.
Ada pun beberapa program yang dihasilkan melalui kerja sama ini, antara lain Program Supply Infrastructure Financing (SIF) bagi penguatan sarana dan prasarana FKTP; serta Program Supply Chain Financing (SCF) bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, supaya likuiditasnya tetap terjaga.
