Jakarta, FORTUNE – Memasuki tahun-tahun politik yang diperkirakan akan semakin memanas menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk fokus pada berbagai masalah dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
Pengawasan ini diperlukan demi terciptanya pemilihan umum yang berkualitas dan dipercaya pada 2024 mendatang. “Pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat kita,” ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (19/12).
Jokowi mengatakan, Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.Maka, jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 akan ada pekerjaan berat menanti.
Berikut ini adalah empat arahan pentimg yang diminta Presiden Jokowi kepada Bawaslu menjelang Pemilu 2024.
1. Pemetaan masalah
Jokowi meminta Bawaslu untuk memetakan berbagai potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. Ia meminta setiap persoalan diperhatikan secara mendetail dan antisipasinya.
"Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” katanya.
Jokowi meminta, pemetaan ini dilakukan oleh Bawaslu pada berbagai level, mulai dari pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota, bahkan Kecamatan. Dengan adanya pemetaan masalah ini, antisipasi dan penyelesaiannya pun akan lebih mudah.
2. Fokus pada pencegahan
Arahan kedua, Jokowi minta Bawaslu fokus pada upaya pencegahan. Jadi, Bawaslu sebaiknya tidak hanya bekerja pada saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu datangnya aduan, melainkan sejak dini harus mengupayakan pencegahan terjadinya gesekan-gesekan yang menimbulkan benturan sosial di masyarakat.
“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” katanya.
Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu juga harus punya indeks kerawanan pemilu. Salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada, menurut Jokowi, adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus segera memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran.
3. Bekerja cepat sesuai koridor hukum
Jokowi meminta Bawaslu bekerja dengan cepat, responsif, namun selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.
Meski begitu, presiden minta Bawaslu juga jangan sampai membuat pemilu jadi sepi, ingar bingar pemilu harus tetap bisa terasa. “Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu, tapi juga jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu yang membuat was-was masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi,” katanya.
4. Partisipasi masyarakat
Arahan keempat atau yang terakhir, Bawaslu diminta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Selain itu, penggencaran pendidikan politik, literasi, dan partisipasi ini penting demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada … Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang karena jika ini dibiarkan berlama-lama ini akan merusak demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” kata Jokowi.
