Jakarta, FORTUNE – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, memaparkan tiga fokus kerja sama internasional bagi para pelaku ekonomi digital di forum G20. Ketiga fokus tersebut, di antaranya kolaborasi mengatasi kesenjangan digital, penguatan literasi digital, dan pembangunan ekosistem digital yang aman.
“Kolaborasi dan kerja sama internasional harus terus didorong agar transformai digital dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk bagi negara berkembang," ujar Retno dalam sambutannya di Digital Economy Working Group (DEWG) Kick-Off Meeting, dikutip dari laman Kemenlu, Rabu (16/3).
Menurutnya, ekonomi digital berpotensi jadi salah satu penopang pemulihan ekonomi global dengan kontribusi 15,5 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia.
Oleh karenanya, isu transformasi ekonomi digital jadi salah satu prioritas dalam presidensi Indonesia dalam forum G20 tahun 2022. Berikut detail penjelasan megenai ketiga isu tersebut.
1. Kolaborasi atasi kesenjangan digital
Retno mengatakan, saat ini 96 persen populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di negara berkembang. Untuk itu, Indonesia mendorong G20 menjadi motor penggerak investasi global untuk bangun infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau.
Inklusivitas penerapan teknologi digital, menurutnya berperan penting dalam mengatasi kesenjangan digital di masyarakat global. Masalah kesenjangan merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan tatanan digital global yang kokoh.
2. Penguatan literasi digital
Selayaknya, penerapan teknologi digital harus memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang.
Selain memberikan kemudahan dalam berbagai lini kehidupan, pertumbuhan ekonomi seharusnya juga menjadi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui digitalisasi.
Retno mengatakan bahwa dua sektor yang perlu menjadi sasaran penguatan kapasitas adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal dan pemerintah.
“Kerja sama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaan," ucapnya.
3. Pembangunan ekosistem digital yang aman
Menlu mengungkapkan, perkiraan potensi kerugian dari pelanggaran data secara global akan mencapai US$5 triliun pada 2024. Oleh karenanya, keamanan ekosistem digital menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan seluruh negaradi dunia.
Alhasil, jaminan privasi, mekanisme pembayaran yang aman, serta perlindungan konsumen, harus terwujud, sehingga konsumen pun lebih percaya pada sistem digital yang dibangun.
Retno berharap, DEWG dapat secara optimal membahas kerja sama digital yang terkait konektivitas, kewirausahaan, pengurangan kesenjangan, serta aliran data.