Jakarta, FORTUNE – International Consortium of Investigate Journalist (ICIJ) pada baru saja membocorkan sebuah laporan yang mengungkap kekayaan tersembunyi, penghindaran pajak, dan kasus-kasus pencucian uang yang dilakukan sejumlah orang kaya dan berkuasa di dunia. Investigasi yang disebut The Pandora Papers ini dikerjakan oleh lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara untuk menelusuri sekitar 12 juta dokumen dari 14 sumber selama berbulan-bulan.
Bocoran Pandora Papers ini mencakup 6,4 juta dokumen, 3 juta gambar, lebih dari satu juta email, dan sekitar 500 ribu spreadsheet. Penyelidikan di Inggris yang dipimpin oleh BBC Panorama dan The Guardian ini mengungkap lebih dari 330 politisi dari 90 negara, menggunakan perusahaan ‘lepas pantai’ untuk menyembunyikan kekayaan mereka.
Menyadur BBC.com (4/10), istilah ‘lepas pantai’ berhubungan dengan jaringan perusahaan yang didirikan melintasi batas negara dengan tujuan menyembunyikan status kepemilikan uang dan aset. Contohnya, seseorang yang mempunyai properti di Inggris Raya, namun memilikinya melalui sejumlah rantai perusahaan yang berada di negara lain, atau disebut dengan istilah ‘lepas pantai’.
Negara ‘lepas pantai’ adalah sebuah wilayah yang cukup mudah untuk mendirikan perusahaan, memiliki regulasi yang mempersulit pengungkapan data pemilik perusahaan, serta memiliki pajak perusahaan yang rendah atau tidak ada sama sekali. Tempat ini juga disebut surga pajak atau yurisdiksi kerahasiaan. Tidak ada rujukan pasti terkait surga pajak, namun beberapa yang dikenal, antara lain Kepulauan Cayman, Kepulauan British Virgin, Swiss, dan Singapura.
Lakshmi Kumar, dari Global Financial Integrity menjelaskan bahwa orang-orang kaya ini menggunakan perusahaan anonim. “Mereka biasanya mampu menyalurkan dan menyedot uang, lalu menyembunyikannya,” ucapnya.
Pandora Papers membocorkan beberapa tokoh dunia menghadapi tuduhan korupsi, pencucian uang, dan pengemplangan pajak. Salah satu pengungkapan yang terbesar adalah bagaimana sejumlah tokoh terkemuka dan kaya raya mendirikan perusahaan legal untuk membeli properti di Inggris Raya secara rahasia. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
1. Keuntungan sang Presiden penjarah
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev dan keluarganya, yang dituduh menjarah negara mereka sendiri, adalah salah satu contohnya. Penyelidikan yang dilakukan mendapati keluarga Aliyev dan rekan dekat mereka terlibat dalam sejumlah kesepakatan properti di Inggris dengan nilai lebih dari £400 juta atau senilai Rp7,7 triliun.
Pengungkapan ini sebenarnya cukup memalukan bagi pemerintah Inggris, karena keluarga Aliyev tampak telah menghasilkan untung hingga £31 juta setelah menjual salah satu properti mereka di London ke Crown Estate—perusahaan properti Ratu Inggris yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan menghasilkan uang untuk negara. Banyak transaksi dalam dokumen tidak bermasalah secara hukum.
"Tidak pernah ada masalah sedikit pun dan itu menunjukkan apa yang ditawarkan perusahaan ‘lepas pantai’ dalam membantu orang menyembunyikan uang tunai secara licik atau untuk menghindari pajak," kata Fergus Shiel dari ICIJ.
Fergus menambahkan bahwa ilham menggunakan akun ‘lepas pantai’ itu untuk menyembunyikan uang dan aset-asetnya. “Hal ini termasuk perwalian untuk membeli properti bernilai ratusan juta dolar di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri, dengan mengurbankan warga negara mereka," ujarnya seperti ditulis BBC.com.
ICIJ pun percaya penyelidikan ini dapat "membuka kotak” dan mengaitkannya pada banyak hal. Inilah sebab laporan ini dinamakan Pandora Papers.
2. Kerajaan properti Raja Yordania
Bocoran selanjutnya adalah dokumen keuangan yang menunjukkan bagaimana Raja Yordania membangun ‘kerajaan’ properti di Inggris dan Amerika Serikat senilai lebih dari £70 juta atau setara Rp1,3 triliun.
Pandora Papers mengidentifikasi jaringan perusahaan ‘lepas pantai’ di Kepulauan British Virgin dan surga pajak lainnya yang digunakan oleh Abdullah II bin Al-Hussein, untuk membeli 15 rumah, sejak ia mengambil alih kekuasaan pada 1999. Ini termasuk £50 juta pada tiga properti yang menghadap laut di Malibu, California; London; dan Ascot, Inggris.
Kekayaan properti ini meningkat saat Raja Abdullah dituduh memimpin sebuah rezim otoriter. Dalam beberapa tahun terakhir, protes pun terjadi di Yordania di tengah sejumlah penghematan dan kenaikan pajak.
Namun, pengacara Raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi yang juga ia gunakan untuk mendanai proyek bagi warga Yordania. Menurutnya, wajar bagi individu terkemuka untuk membeli properti melalui perusahaan ‘lepas pantai’ dengan alasan privasi dan keamanan.
3. Pembelian properti oleh Tony Blair dan istrinya
Temuan berikutnya terkait mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair beserta istrinya, Cherie Blair. Sebenarnya tidak ada kasus yang terungkap melalui Pandora Papers, mereka pun tidak terindikasi menyembunyikan kekayaan mereka. Namun, dokumen menunjukkan bahwa bea materai tidak dibayarkan ketika pasangan itu membeli properti senilai £6,45 juta atau Rp124,3 juta.
Mantan perdana menteri asal Partai Buruh dan istrinya mengakuisisi gedung di Marylebone, London, pada Juli 2017, dengan membeli perusahaan ‘lepas pantai’ yang memiliki gedung tersebut. Proses ini sebetulnya cukup sah dalam pembelian properti di Inggris. Bea materai pun tidak harus dibayarkan. Tapi, Blair sebelumnya dikenal kritis terhadap celah pajak.
Adapun properti ini sekarang menjadi kantor bagi firma hukum Cherie Blair, yang mengungkapkan bahwa para penjual bersikeras memaksa pasangan tersebut untuk membeli properti itu melalui perusahaan ‘lepas pantai’.
Cherie mengatakan bahwa properti ini sudah kembali sesuai dengan aturan Inggris Raya. Ia dan suaminya pun menyatakan bertanggung jawab untuk membayar pajak penambahan nilai bila mereka akan menjualnya di masa depan.
Diketahui, pemilik asli properti tersebut adalah keluarga dengan koneksi politik di Bahrain. Namun, kedua belah pihak, baik Blair maupun keluarga pemilik properti, awalnya saling tidak mengetahui dengan siapa mereka berurusan.
