Jakarta, FORTUNE – Pemerintah mengungkapkan bahwa anggaran Program Makan Bergizi yang merupakan agenda presiden terpilih Prabowo Subianto, akan mulai digelontorkan untuk tahap awal mencapai Rp20 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan program ini akan segera dilakukan.
Menurut Luhut, program ini program tersebut akan memberikan kesempatan bagi banyak anak Indonesia yang tidak pernah makan daging maupun telur, untuk bisa menikmati makanan bergizi. Selain itu, program ini rencananya juga akan dikemas dengan pengantar bahasa inggris. Misalnya, today your meal eggs, rice, ini pakai bahasa Inggris. Jadi pelajaran dalam satu program," kata Luhut.
“Program itu (makan bergizi) dijalankan di 93 negara, bukan hal yang aneh. Saya kira ini sangat bagus,” ujarnya dalam acara ‘Supply Chain Dynamic in Critical Minerals Geopolitical’, di Jakarta, Kamis (20/6).
Anggaran negara mampu
Luhut menuturkan, nggaran negara mampu untuk menanggung program makanan bergizi. Bahkan dengan defisit anggaran 2,5 persen, Indonesia mampu mengalokasikan Rp612 triliun untuk pembangunan tol sumatera, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan menjalankan program makan bergizi gratis.
Menurutnya, selama kebocoran anggaran bisa dikurangi, maka anggaran negara akan baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. “Orang takut nanti anggaran belanja kita enggak kuat, sebenarnya bertahap, enggak ada masalahnya," ujar Luhut. "Dengan digitalisasi, kita bisa mengurangi secara signifikan kebocoran tadi, jadi kita bisa membaik lagi."
Mendorong sistem tertutup
Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai program makan bergizi gratis yang diusung Prabowo Subianto berpotensi besar melayani masyarakat, terutama mendorong terbangunnya sistem tertutup (closed system) dalam proses penyediaan bahan kebutuhan pokok oleh masyarakat setempat.
Hal ini, menurutnya, akan mengembangkan perekonomian wilayah dengan lebih baik dan mengurangi produksi bahan pokok yang tidak efisien, karena berakhir dijual di wilayah lain. “Kalau ada program makan bergizi gratis yang menyerap di wilayah itu tentunya akan sangat baik," ujarnya, Jumat (14/6).
Meski begitu, ia berharap, program ini bisa dijalankan dengan konsep dan tata kelola yang tepat, sehingga tidak membebani anggaran negara atau mengurangi kewajiban pemerintah yang seharusnya dijalankan. “Prosesnya adalah pengayaan dan mengoptimalkan dari berbagai bantuan sosial yang selama ini tidak efektif, nah ini bisa di-switch ke program ini," kata Yeka.
