Jakarta, FORTUNE – Pemerintah telah menyalurkanRp220 triliun hingga kuartal I 2024 sebagai Anggaran empat sektor prioritas, yakni kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menteri Keuangan. Sri Mulyani, mengatakan jumlah ini masuk ke dalam empat sektor prioritas. Pada bidang kesehatan, menurutnya toyal belanja kesehatan pemerintah tekah mencapai Rp31 triliun, dengan kenaikan 4,3 persen (YoY).
"Belanjanya cukup konsisten, seperti untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional),” katanya dalam APBN KiTA untuk April 2024, Jumat (26/4).
Realisasinya, terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp21 triliun, non-K/L di angka Rp2,8 triliun, dan transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp7,2 triliun. “TKD ini terutama untuk operasional dari Puskesmas, dan untuk berbagai pelayanan primer,” katanya.
Ketahanan pangan
Anggaran berikutnya adalah belanja ketahanan pangan, yang menjadi prioritas pemerintaah dengan kenikan cukup signifikan. “Hingga Maret 2024, Pemerintah sudah belanja sekitar Rp10,6 triliun. “Hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya Rp5,5 triliun,” kata bendahara negara. “Terutama didominasi untuk PUPR (sebesar) Rp3,3 triliun.”
Sementara, untuk Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, seperti Kementerian Pertanian mencapai Rp1,2 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp1 triliun dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyentuh Rp400 miliar. Untuk TKD dari ketahanan pangan mencapai Rp4,6 triliun, melalui dana desa untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya.
Pendidikan
Untuk anggaran tematik pendidikan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa negara menggelontorkan danabesar mencapai Rp133,7 triliun atau mengalami kenaikan 12,3 persen secara tahunan, dari Rp119,1 triliun.
“Karena kita semua tahu bahwa pendidikan ini (alokasinya) 20 persen dari belanja (total) kita,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan anggaran ini ditujukan untuk Kemendikbud itu PIP, KIP, dan tunjangan profesi guru non-PNS, mencapai 6,9 ribu. Kementerian Agama juga, untuk PIP, KIP, dan biaya operasi sekolah di bawah Kementerian Agama.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp89,9 triliun anggaran pendidikan ditransfer melalui daerah dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) earmark pendidikan, ini terutama untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah.
"Kita juga dalam TKD ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), itu masuk DAU non-fisik dan bantuan operasional untuk PAUD,” kata Sri Mulyani. “Untuk dana abadi pendidikan juga telah dicairkan Rp15 triliun untuk kuartal pertama ini," ujarnya.
Infrastruktur
Sedangkan, anggaran prioritas selanjutnya adalah bidang infrastruktur yang sudah membelanjakan Rp44,7 triliun. “Ini 5,3 persen naik dibanding tahun sebelumnya yang Rp42,4 triliun,” ujar Menteri Sri.
Pencapaian ini, menurutnya, cukup stabil dari tahun ke tahun pada level 40-50 triliun rupiah. Hal ini didominasi untuk belanja modal, terutama untuk Kementerian PUPR, yakni jalan raya, bendungan, irigasi, dan air bersih.
Sedangkan Kementerian Perhubungan untuk rel kereta api dan pelabuhan laut. Sementara untuk Kominfo, digunakan untuk pemeliharaan BTS, data center, serta satelit.
“Untuk TKD, ada Rp11,4 triliun dalam bentuk dana bagi hasil dan DAU yang di-earmark untuk infrastruktur daerah. Dan untuk below the line, Rp6,0 triliun untuk pembiayaan perumahan melalui FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” kata Sri Mulyani.
