Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, mengatakan satgas investasi dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkaiit soal Investasi di Ibu Kota baru Indonesia tersebut. “Dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas,” ujarnya seperti dikutip Antaranews, Senin (15/5).
Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan investasi. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mampu membantu investor memperoleh informasi yang jelas.
Hingga saat ini, terdapat ada sekitar 209 Letter of Intent (LOI) yang diajukan para investor kepada Otorita IKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 LOI sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian non-disclosure agreement, dengan pembicaraan yang lebih rinci dengan pertukaran data.
Proyek IKN
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono sebelumnya mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, akan diumumkan sejumlah proyek IKN dari para pelaku usaha atau pembiayaan non-APBN.
“Akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya, yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim, untuk membuat satu ekosistem,” kata Bambang.
Pada 2024, pembangunan IKN tahap pertama akan fokus pada ekosistem utuh yang terdiri dari sejumlah fasilitas, seperti infrastruktur, fasilitas public, gedung perkantoran, sampai pusat perbelanjaan, terutama di kawasan inti Pusat Pemerintahan.
One stop shop
Bambang mengatakan bahwa pembentukan sistem terpadu ini dapat mempercepat proses perizinan IKN agar sesuai di lapangan dan peraturan perundangan yang berlaku. “Akan diikuti lembaga/kementerian terkait lain. Itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu,” ujarnya.
Para investor yang tertarik menanamkan modalnya bisa mengunjungi sistem yang dibentuk dan terhubung langsung dengan lembaga/kementerian terkait, seperti Kemenkomarinves, BPKM, Kemenkeu, sampai Kementerian PUPR. “Ada masalah, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu akan ditunggu para pelaku usaha,” kata Bambang.
