Jakarta, FORTUNE – Menanggapi isu penetapan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyampaikan bahwa keputusan ini akan membuat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih besar lagi ke depannya.
“Dari awal, saya sudah bilang kalau IKN itu bukan proyek sangkuriang. Itu butuh minimal 10 tahun. Jadi, kalau di-‘gas’ di depan seperti sekarang, ya anggarannya nggak kuat. Kita perlu perencanaan yang matang dulu lah,” ujarnya kepada Fortune Indonesia, Kamis (8/9).
Pembangunan IKN, menurut Agus, adalah proyek yang cukup mahal dan bila dimasukkan ke dalam PSN, tentu akan menimbulkan dampak besar bagi pengalokasian dana APBN di masa depan. “PSN itu ada jangka waktunya,” katanya. “Saya belum bahas dari sisi keuangannya, tapi yang jelas akan menyerap banyak dana yang bisa menyebabkan pekerjaan-pekerjaan lainnya terganggu atau menambah utang.”
Tidak bisa terburu-buru
Menurut Agus, pembangunan IKN butuh perencanaan yang matang dari master plan, teknik sipil, arsitektur, planologi, sampai perihal antropologinya. “Kalau tidak, itu akan penuh konflik dan infrastrukturnya bisa kayak infrastuktur yang sekarang dibangun, banyak yang tidak terpakai. Karena tidak mendalam studinya, jadi jangan buru-buru,” katanya.
Agus menyampaikan bahwa pemerintah bisa saja menetapkan IKN ke dalam PSN, jika memang ada dananya. “Sekarang persoalannya, kita memiliki defisit, inflasi akan tinggi. Sebentar lagi Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate-nya, pasti juga akan muncul beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Namun demikian, menurutnya IKN masuk ke PSN adalah keinginan Presiden yang harus bisa diwujudkan dan tidak bisa dihentikan sekalipun oleh para pembantunya. “Contoh kereta cepat, sampai sekarang kan masih belum selesai, dan itu masih terus bertambah. Ini sama, enggak bisa terburu-buru,” ujarnya.
Potensi risiko
Agus menyebutkan,= bahwa dengan keputusan IKN masuk PSN, akan membuat neraca keuangan Indonesia jadi defisit. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah menyiasatinya, “apa mau jual obligasi lagi atau mau utang lagi.”
Saat ini, kata Agus, banyak investor IKN yang juga sudah mundur satu per satu karena ketidakjelasan timbal balik yang dihasilkan. “Sekarang otorita yang bertugas juga belum ada orangnya, baru Ketua dan Wakil Ketua, mau kerja apa? Sementara Presiden mendorong terus,” ujarnya. “Enggak bisa dalam dua tahun, katanya tahun ini ASN sudah harus ada yang pindah. Itu saya enggak ngerti.”
Pembangunan IKN masuk PSN
Sebelumnya, usai rapat evaluasi PSN yang dipimpin Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Presiden menginginkan IKN masuk dalam jajaran PSN yang jadi pekerjaan pemerintah. “Karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” katanya.
Presiden, kata Airlangga, ingin seluruh PSN bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Selain itu, PSN juga diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. “Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” ujarnya.
