Jakarta, FORTUNE – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan langkah pemerintah merencanakan stress test untuk mengantisipasi ketidakpastian global sudah tepat, meskipun sedikit terlambat karena sempat terbuai kenaikan harga komoditas.
Meski begitu, Indonesia juga masih memiliki persoalan karena merupakan net importer bahan bakar minyak (BBM), selain pengembangan energi baru terbarukan yang masih belum jelas ke mana arahnya sehingga akan menggerogoti neraca keuangan.
"Apalagi sistem logistik kita masih sangat berat untuk bisa dikatakan efisien, dan infrastruktur kita masih belum matang, artinya baru dibangun dalam waktu di bawah 10 tahun,” ujar Agus kepada Fortune Indonesia, Kamis (13/10).
Kondisi ini, kata Agus, masih jauh dari kata menguntungkan. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sedikit banyak membantu penciptaan lapangan kerja masyarakat dan neraca keuangan negara yang cukup baik karena sumber daya alam (SDA) seperti kelapa sawit atau batu bara.
Kematangan perhitungan
Terkait berbagai skema yang dipersiapakan pemerintah, Agus mengatakan yang terpenting adalah bagaimana rencana tersebut disusun secara matang hingga jangka panjang dengan berbagai perhitungan. “Karena kalau tidak ada dasar pemikiran ilmiah, ekonomi, sosial, masyarakat, itu tidak bisa dikatakan rencana, tapi terobosan sesaat,” katanya.
Contohnya, terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke IKN Nusantara yang terkesan tergesa-gesa, meski sebenarnya memang perlu dilakukan. Menurutnyam banyak contoh pembangunan ibu kota baru yang disispkan secara terburu-buru justru akan mempersulit, bahkan tidak bisa terealisasi.
“Perencanaannya harus matang, kalau ini kan perencanaannya seperti sesuai dengan wangsit. Itu sih yang saya khawatirkan,” ujarnya.
Stress test
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah melakukan stress test untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi 'badai' yang akan datang. “Baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pangan, energi kita,” katanya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (11/10).
Sejumlah opsi perencanaan pun disiapkan untuk beberapa skenario yang mungkin terjadi dala ketidakpastian global, sebagai langkah antisipatif. Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam membuat setiap kebijakan dan keputusan di tingkat kementerian atau lembaga.
“Yang paling buruk, semuanya harus kita hitung semuanya, sehingga sekali lagi, situasi makin memburuk dan antisipasi dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan,” kata Jokowi.
Ia juga meminta dari program yang sudah ada dilihat manfaatnya secara riil dan meminta memprioritaskan program yang benar-benar memiliki dampak nyata.
