Jakarta, FORTUNE – Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, mengaku yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu membiayai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prabowo menyebut bahwa jumlah total biaya yang dibutuhkan mencapai US$35 miliar atau sekitar Rp559,47 triliun (kurs Rp15.984,98 per dolar AS). “Namun perhitungan ini mengacu pada waktu (pembangunan) 25 sampai 30 tahun untuk menyelesaikan ibu kota ini. Jadi dengan biaya US$30 miliar selama 30 tahun, berarti US$1 miliar (Rp15,99 triliun) setiap tahun,” katanya di Qatar Economic Forum, Kamis (17/5).
Pada pemerintahannya nanti, proyek pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dengan sumber biaya pembangunan akan mengutamakan APBN. “Ibu kota negara adalah proyek politis dan sumber anggaran utamanya harus berasal dari dalam negeri, kemudian modal dari luar negeri akan mengikuti,” ujarnya. “Perekonomian dan anggaran Indonesia bisa memenuhi kebutuhan ini. Jadi, kami sangat percaya diri.”
Agenda penting
Menurut Prabowo, pemindahan Ibu Kota Negara sudah menjadi agenda penting, bahkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini dibutuhkan untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan besar. “Idenya adalah membawa ibu kota kami (Indonesia) ke posisi yang lebih tengah,” katanya.
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dinilai sudah terlalu padat, dengan beban ekologis yang sangat besar. Populasi Kota Jakarta di pulau paling padat di Indonesia (Jawa) menghadirkan risiko yang cukup besar untuk diatasi, apalagi Jakarta saat ini juga menghadapi kenaikan permukaan laut 5-10 cm per tahunnya.
"Maka dari itu, kami harus membangun tembok laut raksasa (giant sea wall), yang juga menjadi salah satu program saya. Dengan pemindahan ibu kota, sebelum tanggul laut raksasa dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 tahun, Ibu Kota kami aman dari genangan,” ujar Prabowo.
Hilirisasi dan swasembada
Prabowo cukup yakin mimpinya untuk bisa membawa perekonomian Indonesia tumbuh di atas 8 persen, dalam satu periode pemerintahan bisa terealisasi. “Saya sudah berdialog dengan para pakar, dan mempelajari angka-angkanya,” ujarnya. “Saya perkirakan itu (pertumbuhan di atas 8 persen) terjadi dalam 2-3 tahun.”
Salah satu kuncinya, kata Prabowo, adalah meneruskan program hilirisasi dan swasembada, yang sudah dilakukan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Pada tahun-tahun pertama adalah konsentrasi kita pada pertanian, pangan, produksi pangan, distribusi pangan dan energi,” katanya.
Selanjutnya, Prabowo juga ingin membawa Indonesia menciptakan bahan bakar sendiri dari kekayaan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, penghematan pun akan terjadi, sehingga dana yang ada bisa digunakan untuk program lain yang menggerakkan perekonomian.
“Kami (Indonesia) mengimpor US$20 miliar per tahun untuk minyak solar. Jadi, Anda bisa membayangkan penghematan yang didapatkan saat beralih ke biofuel," ujarnya.
