Jakarta, FORTUNE – Prancis akan meningkatkan komitmen kerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk penguatan kemitraan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Delegasi Prancis mengatakan ingin bertukar pandangan dengan mengenai kawasan Indo Pasifik dengan mempertimbangkan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.
“Kunjungan kami ke Indonesia kali ini bertujuan untuk melakukan studi atau kajian terkait Strategi Prancis di Kawasan Indo-Pasifik,” ujar pimpinan Delegasi Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Senat Prancis, Senator Rachid Temal, Selasa (13/9).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto, menyampaikan, Prancis memiliki perspektif yang sama dengan Indonesia mengenai kawasan Indo-Pasifik yang juga bisa dilihat dari sisi ekonomi, bukan sekadar politik dan keamanan. Eksistensi ASEAN memiliki peran sangat strategis dalam menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Apalagi, Indonesia baru saja berpatisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menetapkan target dalam bentuk solusi konkret bagi kawasan dalam beberapa waktu ke depan.
Dukungan IEU-CEPA
Indonesia juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat perundingan kerja sama komprehensif di bidang ekonomi dengan Uni Eropa (IEU-CEPA). “Terdapat beberapa isu penting yang perlu dibahas secara mendalam tapi saya optimis bahwa hal tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia maupun Prancis memahami pentingnya kerja sama IEU-CEPA, mengingat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa bersifat komplementer. Untuk itu, Prancis menyetakan dukungannya pada perundingan tersebut, meski tak menampik bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di internal Uni Eropa.
Kerja sama yang sudah terjalin
Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Negara ini berada di urutan kelima mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Eropa. Perdagangan kedua negara tercatat mencapai US$2,28 miliar pada 2021, dengan komoditas ekspor utama Indonesia berupa mesin, peralatan listrik, alas kaki, serta minyak sawit dan olahannya.
Selain itu, dalam bidang investasi, realisasi investasi Prancis pada 2021 mencapai US$145,76 juta dalam 709 proyek. Angka ini melonjak hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai US$25,11 juta dalam 1.079 proyek.
Dengan diluncurkannya Indo-Pacific Strategy, Prancis berniat untuk semakin menguatkan kerja sama dengan Indonesia. Apalagi, kerja sama strategis bersama Indonesia sudah terjalin sejak 2011.
Potensi kerja sama yang ditawarkan Indonesia
Salah satu potensi kerja sama yang dibicarakan antara Prancis dan Indonesia adalah sektor transisi energi. Menko Airlangga pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sejumlah rencana, seperti phasing out pembangkit listrik berbasis batubara dan menggantinya dengan beberapa proyek energi terbarukan, mulai dari panas bumi, surya, air, sampai nuklir.
Selain itu, potensi kerja sama juga ada pada penyimpanan baterai listrik, sehingga penggunaan energi terbarukan bisa semakin terjangkau oleh masyarakat, tanpa mengurangi kebutuhan energi dalam negeri.
Prancis juga merupakan salah satu investor utama pengembangan nikel di Indonesia. “Indonesia telah memiliki regulasi atau perundang-undangan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, ditambah lagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel untuk pengembangan sektor ini,” katanya.
Terkait ekspor sawit Indonesia ke Prancis, Airlangga mengatakan aspek keberlanjutan menjadi perhatian penting industri ini. Oleh sebab itu, dalam mendorong ekspor sawit Indonesia ke asar Eropa, selalu dibekali sertifikat ISPO.
“Minyak sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan melalui sertifikasi ISPO sehingga akses pasar minyak sawit Indonesia ke kawasan Eropa dapat terjaga dan terus ditingkatkan,” ucapnya.
Tawaran kerja sama pertahanan dari Prancis
Prancis menyatakan kesiapan Prancis untuk membantu penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia berupa pesawat tempur dan kapal selam, termasuk transfer teknologi dan membuka lapangan kerja baru di bidang ini.
Pemerintah berharap, Prancis dapat memberikan fasilitas offset dalam proses pembelian alutsista tersebut serta membuka kemungkinan untuk kerja sama pengadaan kapal patroli guna menjaga keamanan di wilayah Laut Cina Selatan.
