Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kabinet Merah Putih. Dengan penunjukkan ini, Rini tercatat sebagai Menteri PAN-RB perempuan pertama, menggantikan Abdullah Azwar Anas.
Menurut laman resmi menpan.go.id, Rini merupakan Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini bersekolah di Bandung sampai SMA dan melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjajaran, lalu melanjutkan studinya di The Flinders University of South Australia, untuk meraih gelar Master of Public Management.
Tugas besar sebagai Menteri PANRB menanti Rini. Reformasi tata kelola pemerintahan terkait dengan keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.
Karir sebagai ASN
Rini mengawali karirnya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990. Ia menjabat sebagai Analis Kebijakan pada tahun 1997, pada instansi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Kemudian, Pada 2008, Rini didapuk sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, lalu tahun 2009 ia menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I.
Dengan deretan jabatan ini, karirnya di Kementerian PANRB cukup cemerlang, hingga 2011 Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum.
Setahun kemudian, Rini dipercaya sebagai Deputi Bidang Kelembagaan. Lalu, sejak 2013 sampai 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PAN-RB.
Transformasi tata kelola
Karir internal Kementerian PAN-RB tentu membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya.
Dalam karirnya di Kementerian PAN-RB, Rini Widyantini memainkan peran penting dalam beberapa aspek kunci birokrasi. Salah satunya adalah memimpin pengembangan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Kegiatan ini dilakukannya saat menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PAN-RB sejak 2022, di mana ia berfokus pada penguatan sistem digital melalui program "Satu Data" untuk memperbaiki tata kelola internal kementerian.
Selain itu, Rini juga berperan dalam memperkenalkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang lebih gesit dan responsif. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, di mana ia berperan dalam pengembangan struktur kelembagaan yang lebih efisien dan mempercepat berbagai program reformasi birokrasi di Indonesia.
