Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 berada di kisaran 5,3-5,9 persen. Angka tersebut merupakan salah satu sasaran pembangunan sebagaimana ketetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.
Pada RKP yang mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ini, pemerintah menetapkan tujuh arah prioritas yang akan melandasi pencapaian target pertumbuhan 2023.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, prioritas yang pertama adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ia menuturkan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa mencapai 0-1 persen. “Artinya tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5-3 juta penduduk,” katanya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (16/2).
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
Suharso mengatakan bahwa prioritas yang keenam adalah ekonomi hijau. “Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim,” ujarnya.
Kemudian, arah kebijakan prioritas yang terakhir adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Sasaran pembangunan 2023
Suharso menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen di tahun 2023 merupakan bagian dari sasaran pembangunan 2023. Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran lain seperti penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen.
Sementara, tiga isu utama yang dibahas Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna adalah penanganan pandemi Covid-19; tema dan Prioritas RKP Tahun 2023; dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Agenda reformasi struktural dan kebijakan
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan ada 6 agenda reformasi struktural dan kebijakan dalam mencapai target pertunbuhan ekonomi.
Agenda pertama, adalah peningkatan kredit perbankan. “Salah satunya adalah dari segi regulasi POJK terkait relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu. Kemudian juga perlu ada penurunan pencadangan di sisi perbankan, karena kita lihat potensi kredit di sektor perbankan masih tinggi,” ucap Airlangga.
Kedua, peningkatan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ketiga, pengendalian inflasi di dalam negeri.
Airlangga menyebutkan, yang keempat adalah peningkatan peran Bank Indonesia (BI) sebagai stabilisator harga di secondary market. “Terutama untuk surat berharga negara (SBN), di mana perbankan yang akan memberikan kredit tentu harus switch asset artinya harus melepas daripada SBN,” ucapnya.
Agenda kelima adalah peningkatan tax ratio dengan peningkatan tax base yang didukung dengan percepatan administrasi tax reform. Terakhir, adalah tentang pencadangan anggaran. “Kita perlu juga cadangan anggaran untuk, apabila terjadi varian-varian baru COVID-19 kita tetap punya kesiapan bantalan anggaran,” tutur Airlangga.
