Jakarta, FORTUNE – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi perihal wacana penerapan sistem kuota bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali yang digagas Gubernur Wayan Koster.
“Saya Khusnuzon, bahwa Pak Gubernur ingin menjaga kelestarian Bali, ingin menjaga adat istiadat, dan memastikan Bali difokuskan untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, yang sesuai dengan harapan kita juga,” ujar Sandiaga dalam weekly press briefing, Senin (9/5).
Ia memahami bahwa setiap daerah mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam menanggapi permasalahan wisman, seperti yang dihadapi pemerintah Bali. Ia pun telah berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata, serta Wakil Gubernur Bali, untuk mendalami penerapan wacana ini.
“Jangan berpolemik di media massa, saya akan kirim tim khusus untuk melakukan pendalaman dan saya yakin tujuannya baik, untuk memastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tak pernah ada kuota
Menurut Sandiaga, sistem kuota sendiri sebelumnya tidak dikenal dan belum pernah diterapkan dalam sektor pariwisata dunia. Andaikan ada, sistem kuota diterapkan pada lokasi atau destinasi wisata yang sifatnya terbatas, dan bukan dalam lingkup pariwisata secara umum.
Oleh karenanya, sebelum diterapkan wacana ini membutuhkan kajian lebih lanjut supaya tidak menimbulkan keraguan bagi para calon wissatawan. “Sekarang kami diamanatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kunjungan ke 8,5 juta wisman, dan Bali itu targetnya 4,5 juta, dan jumlah ini masih jauh di bawah saat sebelum pandemi,” katanya.
Ide kuota wisman
Gubernur Bali, Wayan Koster, sempat melontarkan wacana untuk pemberlakuan kuota bagi para wisman yang ingin berkunjung ke Bali, buntut banyaknya pelanggaran yang dilakukan para wisman dan meresahkan masyarakat.
“Tentu kita akan rundingan, dengan PHRI, dengan semua terkait, itu bagaimana mengaturnya. Kalau kuota kan ngantri orang. Yang akan datang tahun depan rebutan dari sekarang daftar," ujar Koster kepada media, Kamis (4/5).
Dengan menerapkan sistem itu, jumlahnya akan disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung kita di Bali.