Jakarta, FORTUNE - TikTok kembali menjadi sorotan setelah Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DoJ) menuduh platform tersebut mengirimkan Data sensitif pengguna Amerika Serikat ke perusahaan induknya, ByteDance, di Cina. Tuduhan ini dilontarkan pada Jumat (26/7), dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan banding federal di Washington. Demikian dilaporkan Fortune.com.
DoJ menuduh TikTok memanfaatkan kemampuan untuk mengumpulkan informasi massal tentang pengguna berdasarkan pandangan mereka terhadap isu-isu sosial yang kontroversial seperti kontrol senjata, aborsi, dan agama.
Pengacara pemerintah menulis bahwa TikTok dan ByteDance menggunakan sistem web-suite internal bernama Lark untuk memungkinkan komunikasi langsung antara karyawan TikTok dan insinyur ByteDance di Cina.
Menurut pejabat federal, data sensitif pengguna AS yang dikumpulkan melalui Lark disimpan di server di Cina dan dapat diakses oleh karyawan ByteDance. Salah satu alat pencarian internal Lark memungkinkan pengumpulan informasi tentang konten atau ekspresi pengguna, termasuk pandangan tentang topik sensitif.
Wall Street Journal sebelumnya melaporkan bahwa TikTok telah melacak pengguna yang menonton konten LGBTQ melalui dasbor yang telah dihapus. Dokumen pengadilan ini merupakan pembelaan besar pertama pemerintah dalam pertempuran hukum penting mengenai masa depan TikTok, yang digunakan oleh lebih dari 170 juta orang Amerika.
Ancaman pelarangan TikTok
Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada bulan April, TikTok dapat menghadapi larangan dalam beberapa bulan jika tidak memutuskan hubungan dengan ByteDance.Langkah ini didukung oleh bipartisan setelah muncul kekhawatiran bahwa otoritas Cina dapat memaksa ByteDance untuk menyerahkan data pengguna AS atau mempengaruhi opini publik dengan memanipulasi algoritma yang mengisi feed pengguna.
Departemen Kehakiman AS juga memperingatkan potensi “manipulasi konten tersembunyi” oleh pemerintah Cina, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kepercayaan pada demokrasi AS dan memperburuk perpecahan sosial. Pejabat federal meminta pengadilan untuk mengizinkan versi rahasia dari dokumen hukum mereka, yang tidak akan dapat diakses oleh TikTok atau ByteDance.
TikTok menanggapi tuduhan ini dengan mengatakan bahwa larangan terhadap platform tersebut akan melanggar Amandemen Pertama dan membungkam suara 170 juta orang Amerika.
Selain itu, DoJ juga mengungkapkan bahwa alat lain memicu penindasan konten berdasarkan penggunaan kata-kata tertentu. Kebijakan ini mungkin telah diterapkan pada pengguna TikTok di luar Cina. TikTok sedang menyelidiki apakah kebijakan ini pernah digunakan di AS pada tahun 2022.
Pemerintah menunjuk pada transfer data Lark untuk menjelaskan mengapa mereka tidak percaya bahwa Project Texas--rencana mitigasi TikTok senilai US$1,5 miliar untuk menyimpan data pengguna AS di server Oracle--cukup untuk mengatasi kekhawatiran keamanan nasional.
TikTok juga berargumen bahwa larangan tersebut melanggar First Amendment karena membatasi kebebasan berbicara platform kecuali mereka menarik pemilik baru melalui proses divestasi yang kompleks. Departemen Kehakiman AS membantah argumen ini, mengatakan bahwa undang-undang tersebut mengatasi kekhawatiran keamanan nasional tanpa menargetkan ucapan yang dilindungi. Kasus ini dijadwalkan untuk mendengarkan argumen lisan kembali pada bulan September.
