Jakarta, FORTUNE - Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (06/11).
“Tadi dibahas untuk bantuan pangan di tahun 2024 di mana Bapak Presiden setuju tahun 2024 kita akan berikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya usai menghadiri ratas.
Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.
Selain bantuan beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting (KRS). Data KRS ini berasal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuarternya, jadi totalnya sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan,” ujar Airlangga.
Ia memerinci realisasi penyaluran bantuan pangan pada 2023. Pada September, realisasi bantuan tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen. Sedangkan per 5 November realisasi penyalurannya baru 18,45 persen.
“Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan [ton], demikian pula di bulan Oktober,” ujarnya.
Stok beras
Untuk memastikan bantuan beras tersalurkan, ia juga memastikan stok beras aman. Hingga 2 November 2023 stok beras di Bulog mencapai 1,44 juta ton.
Ia mengatakan, Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari penyaluran tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.
“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” ujarnya.
Insentif bea masuk
Sedangkan terkait insentif, menurut Airlangga, pemerintah akan menanggung bea masuk beras dengan tarif spesifik sebesar Rp450 per kilogram. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang.
“Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok,” ungkap Zulkifli.
