Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, pemerintah tengah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang akan mengatur tentang pemberian insentif bagi investor atau pelaku bisnis yang melakukan usaha di Ibu Kota Negara (IKN).
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Milik Otorita IKN, serta pelaksanaan jajak pasar (market sounding) untuk menarik lebih banyak investor.
“Kami ingin agar pada 2024 nanti akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh dan juga membuat kota itu memang menjadi kota yang layak huni,” ujarnya usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/10).
Bambang mengatakan, ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang sedang dirancang Otorita bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan dan lintas kementerian lain.
Dengan insentif ini diharapkan mampu membuat para investor menanamkan modalnya dan membuka usaha di IKN Nusantara.
Pembentukan Badan Usaha Milik Otorita
Terkait pembentukan Badan Usaha Milik Badan Otorita IKN, Bambang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang mengharapkan di IKN terdapat sebuah lembaga yang dapat membantu kelincahan Badan Otorita IKN menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.
“Kepengusahaan di dalam IKN Nusantara nanti akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita, yang bakal berpartner, melakukan deal, melakukan strukturisasi, ataupun financial engineering bersama para investor dan pelaku usaha lain," katanya.
Pada Oktober ini, Otorita IKN bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan melakukan jajak pasar (market sounding) sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi. Jajak pasar tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
“Jadi mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan lakukan itu dengan mengundang para potential investor dan kita akan melakukan dialog satu forum," katanya.
Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah sudah mempersiapkan pembangunan, termasuk iklim usaha, iklim investasi, sehingga nantinya bisa terwujud IKN yang hijau, pintar, inklusif, resilience, dan sustainable ke depannya.
