Jakarta, FORTUNE - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan Efisiensi Anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada 2025. Langkah ini dinilai sebagai peluang strategis bagi sektor swasta untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.
Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menyatakan kebijakan efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Anggaran yang tidak efisien dialihkan ke pos yang lebih strategis dan produktif," kata Arsjad saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (12/2).
Salah satu kebijakan yang disoroti Arsjad adalah program makan siang gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan ini. Menurutnya, program ini memiliki dampak yang luas, tidak hanya sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai katalisator bagi sektor kesehatan, pendidikan, serta optimalisasi bonus demografi.
"Dampaknya besar. Program ini bukan sekadar memberikan makanan, tetapi juga meningkatkan kesehatan, mendukung pendidikan, serta memperkuat rantai pasok industri pangan," ujarnya.
Ia meyakini inisiatif ini akan mendorong sektor pertanian dan industri makanan dalam negeri, serta menciptakan rantai ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
Peran sektor swasta dalam infrastruktur
Lebih lanjut, Arsjad menyoroti bagaimana efisiensi APBN ini membuka ruang bagi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Jika sebelumnya proyek-proyek besar didominasi oleh pemerintah, kini sektor swasta memiliki peluang lebih besar untuk terlibat secara langsung.
"Dengan adanya efisiensi, sektor swasta bisa lebih berperan dalam proyek infrastruktur. Ini membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk lebih aktif dalam pembangunan nasional," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan bagi investor, baik lokal maupun asing, agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.
"Investasi pertama harus datang dari dalam negeri. Pengusaha lokal harus lebih dipercaya, baru kemudian investor asing akan ikut serta. Kepercayaan adalah kunci untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat," ujarnya.
Efisiensi untuk pertumbuhan dan kesejahteraan
Arsjad optimistis kebijakan efisiensi ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan keterlibatan swasta, sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam ekosistem ekonomi nasional.
"Kita tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan. Kita ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak melihat kebijakan ini secara positif, bukan hanya sebatas pemangkasan anggaran, tetapi sebagai langkah strategis untuk menciptakan efektivitas dalam penggunaan dana negara.
"Jangan melihatnya negatif. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya untuk hasil yang lebih optimal," katanya.
