Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terbukti mampu meredam inflasi.
Untuk tahun ini, secara tahunan inflasi tetap terjaga pada kisaran 2,8 persen.
“[Angka inflasi itu] enggak banyak dicapai negara-negara lain di dunia, dan pertumbuhan ekonomi kita di atas [angka inflasi]. Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (21/12).
Dia menceritakan sejumlah kendala yang dihadapi. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, jauh lebih sulit untuk mendistribusikan bantuan pangan. Kondisi ini, menurutnya, sangat berbeda dari negara lain.
“Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17.000 pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah), dan ini memang satu-satunya di dunia. Negara lain enggak bisa serentak kaya di kita,” ujar Arief.
Alasan diperpanjangnya bantuan pangan
Pada periode pertama, penyaluran bantuan pangan beras diberikan pada Maret, April, Mei 2023 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga mendapatkan 10 kilogram per bulan. Dampak dari disalurkannya bantuan pangan itu nampak pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan inflasi beras.
Arief mengatakan inflasi beras pada Maret 2023 turun menjadi 0,7 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,63 persen. Kemudian, inflasi itu turun lagi jadi 0,55 persen pada April dan menjadi 0,02 persen pada Mei.
Adanya dampak positif terhadap penurunan inflasi itu membuat bantuan pangan beras dilanjutkan untuk periode September, Oktober, dan November kepada 21,3 juta KPM. Besarannya 10 kilogram per bulan. BPS pun mencatat angka inflasi beras pada November lalu melandai jadi 0,43 persen setelah sempat merangkak naik ketika bantuan disetop.
“Pemerintah kemudian memperpanjang lagi bantuan pangan beras pada bulan Desember ini. Tahun depan, bantuan pangan beras akan diberikan lagi hingga Juni 2024. Bulog pun ditugaskan menyiapkan kebutuhan pasokan dalam penyaluran bantuan beras,” kata Arief.
Kondisi produksi beras dalam negeri
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan pemerintah telah memberikan penugasan impor sebanyak 2 juta ton beras pada 2024 untuk memperkuat cadangan Bulog. Kendati mendapatkan penugasan untuk impor, Bulog tetap akan menyerap beras dalam negeri.
Bayu menambahkan sektor pangan nasional dihadapkan dengan turunnya produksi imbas El Nino yang melanda Indonesia. Di sisi lain, terdapat kenaikan biaya produksi pertanian akibat kenaikan harga-harga dari pupuk, BBM, hingga biaya angkutan akibat faktor global.
Pada saat bersamaan, banyak negara-negara membatasi bahkan menyetop ekspor berasnya. Ketiga faktor itu lantas membuat harga beras naik dan terasa di Indonesia hingga saat ini.
“Kami belum bisa turunkan harganya, tapi inflasinya bisa dikendalikan, fluktuasinya bisa dikendalikan, karena fluktuasi itu sangat tidak nyaman buat konsumen,” kata Bayu.