Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) meminta kebijakan belanja sektor pertahanan digeser menjadi kebijakan investasi yang bermanfaat dalam waktu panjang. "Kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang," kata Jokowi, Selasa (5/10).
Jokowi menyebut, investasi pertahanan harus dirancang secara sistematis, dijalankan secara konsisten, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu sistem pertahanan keamanan yang defensif dengan pertahanan yang berlapis.
Perwira dan prajurit TNI juga diimbau untuk memetakan lompatan teknologi militer dalam berinvestasi pertahanan yang terencana. "Modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan," ujar dia.
1.Anggaran Kementerian Pertahanan mayoritas digunakan untuk belanja pegawai
Jika menilik pada alokasi anggaran Kementerian Pertahanan pada 2021, lembaga ini mendapatkan Rp137,3 triliun atau naik 14,12 persen dibandingkan pagu tahun lalu. Anggaran Kemenhan pada tahun ini pun sekaligus menjadi yang terbesar dalam sedekade terakhir.
Memang mayoritas anggaran Kemenhan 2021 dialokasikan untuk program dukungan belanja pegawai. Jumlahnya mencapai Rp 76,3 triliun atau 55,6 persen dari total anggaran. Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana serta prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp 43,1 triliun atau 31,4 persen dari total anggaran.
Hal itu tidak aneh. Pasalnya, anggaran belanja Kemhan pada 2020 dan tahun-tahun sebelumnya pun masih didominasi oleh belanja pengawai. Di tengah keterbatasan alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista, justru anggaran untuk belanja pegawai menunjukkan peningkatan per tahun. Selama periode 2016-2020, rata-rata alokasi anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp45,8 triliun (40,3 persen), belanja barang Rp38,4 triliun (33,8 persen) dan belanja modal Rp29,5 triliun (26 persen).
Namun dalam RAPBN 2022, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto pun mendapat alokasi anggaran mencapai Rp 134 triliun.
2.Anggaran belanja pertahanan Indonesia masih 0,8 persen dari PDB
Anggaran belanja pertahanan Indonesia dinilai masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia termasuk di ASEAN. Berdasarkan data yang dirilis oleh Stockholm International Peace Reserach Institute (SIPRI, 2020), menunjukkan bahwa belanja militer Indonesia hanya 0,86 persen PDB. Negara-negara ASEAN lainnya sudah di atas 1 persen PDB seperti Filipina (1,01 persen), Malaysia (1,14 persen), Thailand (1,47 persen), Singapura (3,2 persen) dan Brunai Darussalam (4,1 persen) dari PDB.
3. Indonesia posisi 16 militer terkuat di dunia
Mengutip data Global Fire Power (GFP), pada Rabu (6/10), Indonesia berada pada posisi ke-31 dalam peringkat anggaran belanja militer terbesar di 2021 dari 140 negara.
Meski begitu, untuk urutan militer terkuat di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-16 dengan score power index 0.2684.
Peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat (AS) dengan anggaran belanja di 2021 mencapai US$740,5 miliar atau setara Rp 10.515 triliun (kurs 14.200). AS juga menduduki peringkat pertama dari rangking kekuatan militer.
Di posisi kedua yang menggelontorkan belanja militer terbanyak tahun ini adalah Tiongkok sebesar US$178,2 miliar atau setara Rp 2.530 triliun. Namun secara kekuatan militer, Tiongkok berada di peringkat ke-3.