Jakarta, FORTUNE – Pemerintah berencana mengimpor 250.000 ton beras dari Kamboja. Keputusan ini menyusul rencana tambahan impor 1 juta ton beras dari India yang dibatalkan. Pembatalan itu terjadi lantaran India memutuskan untuk melarang ekspor berasnya demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, dan salah satunya menyangkut rencana Indonesia mengimpor beras dari Kamboja. Hal tersebut termasuk dalam kerja sama ketahanan pangan di antara kedua negara.
“Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja," kata Jokowi dalam pertemuan tersebut, Senin (4/9).
Presiden Jokowi juga menyatakan Indonesia siap mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja dengan mengirimkan pasokan pupuk serta memberikan pelatihan dalam bidang pertanahan.
Kerja sama suplai beras dijalankan demi mengamankan kebutuhan domestik di tengah ancaman efek fenomena El Nino terhadap produktivitas pertanian Indonesia.
Tahun ini, pemerintah Indonesia berencana mengimpor 2 juta ton beras lewat penugasan kepada Perum Bulog. Namun, beras-beras itu hanya didatangkan dari Thailand dan Vietnam. Kedua negara itu padahal tengah melakukan proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya.
Alasan India setop ekspor beras
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkapkan bahwa kondisi pangan di India sebenarnya surplus. Negeri yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu memiliki stok beras 7 juta ton alih-alih kebutuhan dalam negeri yang hanya mencapai 4 juta ton.
Namun, dengan kebijakan yang diberlakukan sejak 20 Juli 2023, Indonesia tidak dapat merealisasi rencana impor beras tambahan 1 juta ton.
[India] inflasi cukup tinggi, kalau enggak salah hampir 8 persen. Dengan segala cara pemerintah India terkait pangan dilarang ekspor agar harga turun," kata Zulkifli di hadapan Komisi VI DPR, Senin (4/9).
Menurut Zulkifli, kebijakan pangan India itu turut berdampak terhadap harga beras di Indonesia, yang dalam waktu belakangan naik cukup signifikan.
Stok beras dalam negeri
Demi meminimalisir dampak buruk lebih jauh, dalam jangka panjang pemerintah harus mengandalkan stok dalam negerinya sendiri, yakni memberdayakan petani dalam negeri. Pasalnya, setiap negara tengah mengamankan kepentingan dalam negerinya terlebih dahulu.
"Dulu kita enggak swasembada enggak apa-apa, asal punya uang bisa beli. Sekarang punya uang pun enggak bisa beli karena masing-masing negara mengamankan [stoknya]," ujarnya.
Meski gagal mendapatkan pasokan tambahan dari India, Zulkifli yakin dengan stok cadangan beras sebesar 1,6 juta ton di gudang Bulog. Ia optimistis perusahaan itu bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.
Dia mengatakan dalam waktu dekat ada sekitar 400.000 beras impor akan kembali masuk ke Indonesia.
