Jakarta, FORTUNE- Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya saat ini bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10 persen dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat mengintervensi harga pasar," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4).
Hanya saja, ia mengungkap pembangunan CPP untuk 12 komoditas pangan strategis membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Maka, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.
"Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh [Sri Mulyani] melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan. BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan," kata Arief.
Upaya menahan lonjakan inflasi
Penguatan CPP menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.
Hal tersebut sejalan dengan upaya stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menahan lonjakan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, misalnya dalam memastikan stabilitas pangan tetap terjaga menjelang Lebaran 2023.
Dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga pangan, telah terbit Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kemudian terbit juga aturan turunannya, Perbadan 15/2022. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan.
"Jika ini berjalan, kita optimistis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita," kata Arief.
Menurutnya, penguatan CPP ini sangat penting dilakukan mengingat dinamika distribusi pangan berdampak pada fluktuasi harga.
Penyaluran bansos beras
Untuk menjaga stabilitas pangan menjelang lebaran, NFA langsung memantau beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan CBP yang disalurkan untuk bantuan pangan.
Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran.
Arief menuturkan untuk tahap pertama, penyaluran bantuan beras sudah dimulai sejak 31 Maret 2023. Hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah.
"Kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar," ujar Arief.
Bantuan beras ini menyasar 21,3 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dan diberikan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. Besaran bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat. Artinya, dibutuhkan sekitar 640.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan ini.
