Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengeluarkan standar harga Gabah Kering Panen (GKP) agar menjadi solusi murahnya harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya.
“Pemerintah sedang menghitung dan nanti segera diumumkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) GKP harus berapa, karena kita punya hitungan cost setiap komponen berproduksi beras," kata Jokowi usai meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3).
Jokowi mengatakan Bapanas telah memiliki komponen perhitungan beras itu mulai dari sewa lahan, pupuk, bibit, dan lainnya. Dengan begitu, diharapkan harga gabah di tingkat petani hingga ke konsumen nantinya menjadi wajar.
"Semua mendapat manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu," ujarnya.
Kelangkaan pupuk masih terjadi
Presiden Jokowi juga menyinggung masalah pupuk yang saat ini masih membelit petani. Dia mengaku mendapat banyak keluhan dari petani di banyak tempat mengenai ketersediaan hingga harga pupuk bersubsidi.
Saat ini kebutuhan pupuk nasional mencapai 13 juta ton, katanya, dan pabrikan di dalam negeri baru bisa menyediakan pasokan kurang lebih 3,5 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk domestik, jalan impor harus diambil.
"Impor [pupuk] kita 6,3 juta ton. Artinya memang kita masih kurang pupuknya ini yang nanti akan segera kita usahakan, tapi kita harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk. Ini baru perang Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," ujarnya.
Petani minta harga beras dilepas ke pasar
Sebelumnya, Bapanas telah mencabut Surat Edaran Nomor 47 tahun 2023 tentang harga batas atas pembelian gabah atau beras. Pencabutan aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pencabutan SE Nomor 47 Tahun 2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras dan dikeluarkan pada Selasa (7/3).
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyambut baik pencabutan aturan tersebut karena telah membuat harga gabah di tingkat petani terbatas sementara harga beras melonjak.
Dia menyarankan Bapanas untuk segera membentuk harga acuan baru alih-alih menerapkan harga batas bawah dan batas atas.
“SPI berharap agar Badan Pangan segera mengeluarkan HPP (harga pembelian pemerintah) yang baru sesuai dengan kewenangannya agar didapatkan harga yang cocok dengan petani,” ujarnya, Selasa (7/3).
Pihaknya pun meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres tentang cadangan pangan masyarakat, sebab yang baru ada saat ini adalah Perpres Cadangan Pangan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2022.
Menurutnya, Perpres cadangan masyarakat ini diperlukan supaya ada dorongan dari Kementerian Pertanian atau lembaga-lembaga lain agar membangun cadangan pangan masyarakat berupa koperasi-koperasi petani dan konsumen, maupun lumbung-lumbung pangan yang ada di masyarakat.
