Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Hal ini terjadi karena Indonesia kembali mencetak pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Sebelumnya, Bank Dunia sempat menurunkan level Indonesia ke negara berpenghasilan menengah ke bawah karena pandemi Covid-19.
“Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke group lower middle income countries di 2020 karena pandemi," ujar Jokowi dalam pembukaan Sidang Kabinet, Senin (3/7).
Kendati kinerja perekonomian kembali membaik, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan pada masa mendatang, kata Jokowi.
"Situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal," kata dia.
Ada tantangan yang perlu diwaspadai
Jokowi menyatakan sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai Indonesia adalah lingkungan global yang belum stabil akibat ketegangan geopolitik. Sebab, konflik berlarut-larut ini dapat berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan dalam negeri. Contoh dari efek ini adalah penurunan kinerja ekspor.
Apalagi berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global akan berlanjut pada tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan perekonomian global hanya tumbuh 2,8 persen. Bank Dunia bahkan memberikan proyeksi lebih rendah lagi, yakni 2,1 persen. Sementara, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan capaian 2,6 persen.
Menyembul pula kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga global yang diperkirakan masih akan berlanjut, bahkan hingga tahun depan, yang tentunya akan mempengaruhi tingkat inflasi dunia.
“Kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi ada yang positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," ujarnya.
Lima hal yang perlu menjadi perhatian
Pertama, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk berfokus pada, dan mewaspadai akan, potensi krisis.
“Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional. Jangan sampai karena ada persaingan politik, program pemerintah menjadi terhambat,” ujarnya.
Kedua, dia meminta ada antisipasi sehingga pendapatan negara tidak terganggu.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi dipastikan tetap dapat tumbuh positif pada semester II.
Keempat, realisasi belanja APBN dan APBD pada 2023 dimaksimalkan dengan memprioritaskan belanja barang modal dalam negeri.
“Dan yang paling penting, ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan. Angkanya saya lihat cukup besar: Rp29,7 [triliun]. Sedangkan, kalau kita bandingkan untuk jalan, irigasi, bendungan itu di angka Rp23,5 triliun,” katanya.
