Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2023 dengan skema normal, tidak lagi menggunakan skema bantuan sosial.
Total anggaran yang disiapkan tahun ini hanya Rp2,67 triliun, menurun drastis dari anggaran 2022 yang mencapai Rp18 triliun.
"Skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh permenko ekonomi 17 Tahun 2022," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Kamis (5/1).
Program Kartu Prakerja 2023 untuk tahap awal ini ditargetkan untuk 1 juta peserta. Namun, anggaran yang ditetapkan hanya bisa mencakup 595 ribu orang, katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk 405 ribu orang.
Adapun biaya per orang mencapai Rp4,2 juta: bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Rp600.000 diberikan satu kali, serta insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Skema ini berbeda dari Program Prakerja yang diterapkan selama Covid-19.
Karena sifatnya berubah, kata Airlangga, program ini bukan hanya ditujukan untuk penggangguran, tap bisa diikuti oleh pekerja penerima subsidi upah untuk meningkatkan kemampuannya. “Ini bisa untuk rendering dan reskilling karena bukan Bansos lagi jadi bisa fokus yang pada keterampilan tertentu,” ujarnya.
Ajak lembaga pelatihan masuk ekosistem Prakerja
Untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja.
Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.
"Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," katanya.
Prakerja dilakukan di 10 provinsi
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," katanya.
Untuk waktu pasti kapan dibuka kembali pendaftaran dari Kartu Prakerja, Airlangga belum mau menyebutkan dan menunggu pengumuman resminya.
Dia pun mengatakan penerima kartu prakerja pada 2022 mencapai 4.984.790 orang penerima manfaat, dengan total anggaran Rp18 triliun dengan realisasi Rp17,84 triliun atau 99,12 persen.
"Prakerja [2022] terbukti membantu peningkatan skill peningkatan inklusi keuangan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat dengan semibansos," ujarnya.