Jakarta, FORTUNE - Pemerintah akan memfokuskan tahap pertama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada berbagai gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas sekitar 900 hektare. Tentu saja dengan tidak melupakan pematangan lahan, pembangunan jalan akses logistik, akses air minum, hingga persemaian pohon untuk reboisasi.
“Di area KIPP akan kami bangun Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, beberapa kantor kementerian, lembaga tinggi negara, berbagai plasa seperti Plasa Kebangsaan, fasilitas TNI-Polri, perumahan dan apartemen, fasilitas esensial penunjang lain seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari dan tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau dan ramah lingkungan di Kalimantan,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam keterangannya, Rabu (6/7).
OIKN akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelenggarakan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat. "Penduduk lokal kami harapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan,” kata Bambang.
Untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja, pemerintah juga bekerja sama dengan Universitas Mulawarman dan Universitas Balikpapan untuk membuat social mapping. Data yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk mengetahui kebutuhan warga serta berbagai keahlian yang dibutuhkan di IKN. Harapannya, masyarakat sekitar jadi punya peluang kerja dan kesempatan lebih baik.
IKN akan jadi superhub ekonomi
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa IKN akan menjadi superhub ekonomi.
Menurut Amalia, superhub ekonomi akan diwujudkan melalui enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung yang dibangun melalui kerja sama antar daerah mitra bukan hanya di Kalimantan tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia.
Selain itu, superhub ekonomi akan mentransformasi ekonomi di Kalimantan Timur yang saat ini lebih banyak mengandalkan batu bara dan minyak sawit.
“Ke depan kita harus wujudkan Kalimantan Timur masa depan di mana perekonomiannya memiliki nilai tambah dan ekonomi berbasis produktivitas,” katanya.
Alokasi anggaran sudah disiapkan
Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran belanja APBN 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan tahap awal IKN.
Adapun KIPP masih masuk ke dalam Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. Untuk luas wilayah IKN Nusantara mencapai 256.142 hektare.
IKN terdiri dari beberapa kawasan, yaitu KIPP dengan luas 6.596 hektare, kemudian Kawasan IKN seluas 56.180 hektare, dan Kawasan Pengembangan IKN seluas 199.962 hektare.
