Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko "Jokowi" Widodo angkat bicara mengenai polemik perebutan kursi kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Ia menegaskan agar konflik tersebut diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar.
“Saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Jakarta, Selasa (17/9).
Selama menjabat 10 tahun sebagai presiden, Jokowi mengaku dekat dengan para petinggi Kadin.
“Sekali dua kali, saya datang di acara (Kadin) dan selalu memberi dukungan. Saya baik dengan Pak Suryo Bambang (Sulisto), baik dengan Pak Roesan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, Pak Anin, semuanya baik,” ujarnya.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa Kadin bukanlah organisasi politik, melainkan wadah pengusaha, sehingga penyelesaian masalah harus dilakukan secara internal.
Jokowi merespons keinginan beberapa tokoh Kadin yang ingin bertemu dengannya. Dia mengaku terbuka dan siap menerima perwakilan dari Kadin untuk berkomunikasi dengannya.
“Siapa pun bertemu dengan saya terbuka, enggak ada masalah. Tapi, sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden,” ujarnya.
Terkait surat yang dikirimkan oleh Ketua Kadin, Arsjad Rasyid, kepadanya, Jokowi mengakui belum menerima surat resmi terkait masalah tersebut.
“Belum sampai ke meja saya,” katanya.
Arsjad Rasjid telah berkirim surat ke Presiden Jokowi
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021–2026, Arsjad Rasjid, telah menyurati Presiden Joko Widodo mengenai kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.
Hal ini berkaitan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Kadin yang menegaskan bahwa Munaslub Kadin 2024 tersebut adalah illegal.
“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi. Surat sudah saya tanda tangani,” ujar Arsjad.
Dia menambahkan bahwa dalam keorganisasian Kadin, pemerintah merupakan pengawas sebagaimana Undang-undang No.1/1987 dan Keputusan Presiden No.18/2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh tersebut.
“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Pada konferensi pers yang digelar Minggu (15/9), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki Hanafi, mengatakan Munaslub tidak sesuai dengan ketentuan AD ART Kadin Indonesia dan sangat sarat dengan rekayasa.
“Sudah terang benderang pada Munaslub kemarin, ketua umumnya ada di tempat lain, tiba-tiba ada ketua umum dadakan. Contohnya dari Papua, Kalbar. Ketua umumnya padahal [perempuan], ternyata yang hadir di sana laki-laki. Ini sangat jelas direkayasa,” katanya.
Sementara itu, Anindya Bakrie menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9) dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.
Anindya menegaskan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dia mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.
