Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga impor dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari ini, Jumat (17/3) di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau.
"Hal ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang kami lakukan secara berkelanjutan,” kata Zulkifli Hasan seperti dikutip dari keterangannya, Jumat (17/3).
Pemusnahan ini merupakan tindakan tegas dan penegakan hukum atas pelanggaran dalam bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.
“Kemendag secara rutin memantau dan mengawasi peredaran pakaian bekas ini dan melakukan penegakan hukum dengan memusnahkannya,” ujar Zulkifli.
Pakaian bekas dilarang impor
Menurut Zulkifli, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang untuk impor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain penegakan hukum, langkah edukasi dan sosialisasi penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan. Zulkifli menyatakan konsumen lebih mengutamakan untuk membeli pakaian baru hasil industri dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dia mengeklaim produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren. Tingginya penggunaan produk dalam negeri juga dapat menekan peredaran pakaian bekas.
“Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas asal impor, konsumen dapat terhindar dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan sekaligus turut serta memperkuat industri dalam negeri dan UMKM,” ujarnya.
Pakaian bekas dari Batam
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan dari hasil pengembangan sementara, pakaian, sepatu dan tas bekas kemungkinan diperoleh dari pemasok dari Batam.
“Saat ini kami masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia,” ujarnya.
Dia mengatakan seluruh kementerian/lembaga terkait harus ikut mengawasi barang-barang yang dilarang impornya, karena tugas tersebut bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perdagangan saja.
“Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya,” ujar Moga.
