Jakarta, FORTUNE – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3), untuk mengecek berbagai bahan pokok khususnya minyak goreng. Ia langsung dihujani keluhan oleh para pengunjung pasar yang menanyakan tingginya harga minyak goreng. Warga sepertinya langsung menumpahkan kekesalan usai pemerintah mengumumkan pencabutan harga eceran tertingi (HET) minyak goreng.
“Bapak dan ibu, kita ketahui bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan harga-harga barang tinggi, terutama karena Ukraina dan Rusia ini penghasil minyak sunflower atau bunga matahari. Nah, penggantinya adalah minyak CPO (crude palm oil), yang menyebabkan harga CPO loncat dari Rp14.600 pada awal Februari menjadi Rp18.000 kemarin. Sekarang sudah turun sedikit, tetapi pada dasarnya naik karena memang mekanisme pasar,” kata Lutfi, Kamis (17/3).
Setelah HET minyak goreng kemasan tidak berlaku, harga barang pokok itu terbang menjadi Rp23.000 hingga Rp26.000 per liter.
Menurut Lufti, HET minyak goreng kemasan diapkir karena berseberangan dengan mekanisme pasar. Makanya stok produk tersebut menjadi langka. Kemudian, jarak harga yang terlalu tinggi dengan harga internasional, menurutnya, memicu berbagai kecurangan.
Selain itu pula, Lutfi menuding andil 'mafia' dalam kelangkaan stok minyak goreng.
“Oleh sebab itu, kemarin mesti kita basmi mafianya, dan ini kita akan jalankan terus. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari sini kita akan sikat bersama. Saya sudah kerja sama dengan Kapolri,” ujarnya.
Lepas harga ke pasar, hapus DMO dan DPO
Pemerintah lantas akan mengahapus kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang selama ini juga telah berjalan. Nantinya, akan terbit Permendag anyar untuk mengakomodasi kebijakan yang telah diputuskan.
“Dan dalam lima hari akan berlaku. Jadi DMO diganti dengan mekanisme namanya pajak. Jadi kalau gede jual di luar negeri, lebih untung di dalam negeri. Begitu caranya,” ujar Lutfi.
Hasil pungutan pajak ekspor sawit yang dikumpulkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersebut akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng curah. Pemerintah menargetkan harga jual minyak goreng curah di pasaran menjadi Rp 14.000 per liter, padahal dalam aturan HET sebelumnya harga dipatok Rp11.500 per liter.
“Kemarin kita enggak pake BPDPKS, pakai DMO. Karena beda harganya jauh sekali, menyebabkan banyaknya penyimpangan,” ujarnya.
Pungutan ekspor sawit dinaikkan
Dia pun tidak menyebut secara mendetail skema yang akan digunakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyubsidi minyak goreng curah ke pasaran.
Namun, ia mengatakan besaran tarif pungutan ekspor dan bea keluar produk kelapa sawit, termasuk produk turunannya, dinaikkan menjadi US$675 per metrik ton, dari sebelumnya hanya US$300 per metrik ton.
“Dengan begitu, BPDPKS akan mempunyai uang yang cukup untuk memastikan pemerintah hadir,” katanya.