Jakarta, FORTUNE - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas mafia Impor Pangan. Jika gagal, dia menyatakan akan mundur dari jabatan yang diembannya saat ini.
“Mafia impor insya Allah kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).
Di hadapan anggota parlemen, Amran mengeklaim telah mencopot setidaknya empat pegawai Kementerian Pertanian (Kementan)—dengan dua di antaranya menjabat direktur—selama menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak Oktober 2023.
Dia menyebut tiga anak buahnya pada jabatan eselon II dan III terbukti menerima uang pemulus atau fee proyek pengadaan dari beberapa perusahaan senilai kurang lebih Rp10 miliar.
Terbaru, dia kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di Kementan, karena didapati menerima fee proyek sebesar Rp700 juta.
Kemudian dia memaparkan pengalaman menjadi mentan pada 2014-2019 ketika berhasil menjebloskan 400 orang ke penjara karena terlibat praktik mafia impor pangan.
"Mafia impor. Dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama," ujarnya.
Mafia impor pangan masuk, menurutnya, karena tumpang-tindihnya data produksi dalam negeri. Untuk itu, data produksi yang menjadi acuan pemerintah hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kami sudah minta seluruh dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan," katanya.
Dia mengakui langkah tersebut kadang kala dinilai sebagai upaya pencitraan. Padahal, tindakan itu adalah bentuk keseriusan dalam memimpin Kementan agar bersih dari permainan-permainan yang merugikan.
Rencana Kementerian Pertanian pada 2025
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV itu, Amran juga memaparkan sejumlah rencana program yang akan dilaksanakan Kementan pada 2025.
Tahun depan, Kementan mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.
Dia mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program quick win cetak sawah 150.000 hektare, intensifikasi 80.000 hektare, dan optimasi lahan 350.000 hektare sebesar Rp15 triliun.
Sementara, program non quick win yang akan dijalankan terdiri dari peningkatan produksi tanaman pangan padi dan jagung sebesar Rp4,33 triliun, dan peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan susu sebesar Rp2,14 triliun.