Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan telah mendapat mandat khusus dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Dia menyampaikan ada tiga dugaan yang menyeruak ihwal pemicu konflik di Pulau Rempang.
"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada tiga poin dugaan saya, tapi jangan suudzon. Ini dugaan saya. Pertama, karena sosialisasi belum berjalan baik. Itu harus diakui," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9).
Bahlil mengaku pernah mengunjungi Pulau Rempang dan sempat berbicara dengan warga setempat. Sebagian warga sudah lama tinggal di Pulau Rempang, tapi sebagian lainnya juga baru datang setelah 2004.
Padahal, menurutnya, wali kota setempat telah mengeluarkan surat edaran agar izin untuk tinggal atau alasan apa pun tidak dikeluarkan lagi. Tanah yang ditempati warga tersebut, yang dikuasai negara, dikelola lewat BP Batam.
Saat mengunjungi Rempang, Bahlil pun mengatakan mendapat protes dari warga. Tetapi terjadi pembicaraan dan akhirnya terbit solusi, yakni pemerintah memberikan pembiayaan bagi warga untuk membangun rumah tipe 45 meter persegi, dengan harga kompensasi sekitar Rp120 juta.
“Apakah sudah selesai? Belum. Masa pembangunannya 6-7 bulan, rumahnya kita kontrakin, dan ada biaya tunggu. Memang ada aspirasi lain agar jangan diberikan Rp1.030.000 per orang, ada diminta agak naik,” ujarnya.
Ada masalah terkait perizinan
Masalah kedua, kata Bahlil, ada hubungannya dengan perizinan. Di wilayah Rempang, pernah dikeluarkan enam izin perusahaan. Namun, setelah diusut, ketahuan ada kekeliruan prosedur.
“Aku jujur saja di dalam ini. Izin itu setelah ditengarai ada terjadi kekeliruan prosedur, maka dicabut. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua," katanya.
Lalu yang ketiga, Bahlil mengatakan ada campur tangan asing dalam konflik tersebut, mengingat rencana besar pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Bahlil mengakui ada orang asing membuat konten terkait Pulau Rempang dan viral di TikTok. Dia pun mempertanyakan peran orang tersebut.
"Saya setuju dengan Bapak Harris(Anggota Komisi VI DPR-RI) tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City) jalan. Saya mau tanya kalian Bapak/Ibu (DPR) terhormat. Dulu waktu zaman BP Batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua? Setiap kita membangun besar di sana, ada saja, ada saja,” ujarnya.
Rencana PSN di Pulau Rempang
Sebelumnya, bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (7/9). Peristiwa itu terjadi akibat konflik agraria atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak 2004. Kala itu, PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Diharapkan pembangunan Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada 2080.
Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan Cina, Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.