Jakarta, FORTUNE – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyelesaian masalah Undang-undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat mulai mencapai titik terang.
Dia mengaku telah bertolak ke Amerika Serikat beberapa kali untuk berbicara dengan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, dengan USTR, sampai berkunjung ke Gedung Putih membahas IRA.
“Saya pikir pada November nanti sudah ada solusi mengenai IRA ini,” ujarnya dalam konferensi pers Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9).
IRA memperketat kriteria mineral logam yang dapat menerima insentif kendaraan listrik yang dialokasikan pemerintah AS selepas 2023. Namun, sayangnya, nikel dari Indonesia sebelumnya tidak masuk ke dalam beleid tersebut karena kebanyakan digunakan oleh smelter milik Cina.
Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan Amerika Serikat pada Cina dalam pengembangan rantai pasokan baterai kendaraan listriknya.
Sejumlah negara Asean juga sepakat untuk melobi Amerika Serikat agar dapat masuk ke dalam kriteria penerima kebijakan IRA. Nilai investasi IRA sendiri mencapai US$370 miliar.
Telah bentuk Satgas untuk IRA
Luhut mengungkapkan pihaknya telah membentuk sebuah satuan tugas untuk mengurus masalah ini, yang dipimpin oleh Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin.
Dia mengatakan Satgas tersebut telah menjalankan tugas dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dan mencari solusi penyelesaiannya.
Diharapkan nantinya akan ada titik temu karena, kata Luhut, "Ke depannya akan saling menguntungkan terutama untuk membangun dan meningkatkan produksi kendaraan listrik."
Ajukan limited FTA dengan Amerika Serikat
Sebelumnya, Indonesia telah mengusulkan perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement (FTA) untuk beberapa mineral yang dikirim ke Amerika Serikat sehingga perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik yang beroperasi di negara tersebut dapat beroleh manfaat dari kredit pajak AS.
Saat ini Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, namun produk nikelnya semakin berperan penting dalam rantai pasokan.
Kesepakatan dagang terbatas itu diharapkan dapat membantu mengamankan sejumlah komitmen investasi hijau dari sejumlah perusahaan global di Indonesia.
Proposal pengajuan limited FTA itu sekaligus mengikuti jejak Jepang yang lebih dahulu mengamankan kerja sama investasi dan dagang dengan Amerika Serikat di bawah kerangka IRA pada April lalu.
