Jakarta, FORTUNE - Negara maju yang tergabung dalam Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur. Dana berupa hibah dan pinjaman sebesar US$600 miliar ini dapat digunakan negara berkembang dan negara miskin hingga lima tahun mendatang.
“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11).
PGII adalah upaya kolaboratif negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis, yang dibentuk pada Juni 2021 saat KTT G7 ke-47 di Inggris.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pembiayaan proyek baru PGII, di antaranya Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$20 miliar bagi Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact sebesar US$698 juta, Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang untuk proyek digital.
Presiden Joko Widodo selaku Presidensi G20 Indonesia menekankan PGII harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. Lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk swasta, harus dilibatkan demi menghasilkan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.
Indonesia akan pastikan penggunaan dana tersebut
Dalam pertemuan kepala negara di Bali, Indonesia cukup intens membawa sejumlah isu untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi negara berkembang dan negara miskin. Restrukturisasi utang dan pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang dan negara miskin menjadi fokus Indonesia dalam Presidensi G20 2022.
Jokowi memastikan negara-negara berkembang mendapat manfaat dari inisiatif global transformasional. "Kami bekerja sama dengan mitra, termasuk di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik, untuk mewujudkan visi PGII," katanya.
Indonesia berupaya mempercepat transisi energi guna mencapai target net zero emission atau NZE pada 2060. Dalam peta jalan sebelumnya, Indonesia akan memensiundinikan PLTU batu bara dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Indonesia juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon.
Dalam enam bulan ke depan, Indonesia akan memimpin persiapan rencana aksi untuk mencapai tujuan kemitraan bersama ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengeklaim Indonesia akan melaksanakan upaya-upaya yang konkret dan kolaboratif.
Climate Counselor to The Secretary at US Department of The Teasury, John Morton, menggambarkan inisiatif tersebut sebagai upaya kemitraan yang historis. Dia menyatakan penggalangan dana tersebut menjadi kemitraan dengan nilai investasi terbesar untuk transisi energi.
"Dan kami sudah senang sekali bisa bekerja sama selama sembilan bulan terakhir ini dengan Indonesia. Ini menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi," katanya.
