Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani pernyataan bersama mengenai implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7) usai pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya.
Sebelumnya telah terjadi pelanggaran MoU penempatan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Akibatnya, sejak 13 Juli 2022, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan kerja sama pengiriman PMI ke negeri tersebut.
Poin pelanggaran yang dimaksud berkenaan dengan Undang-undang No.18/2017 terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Masalahnya, dengan sistem maid online (SMO) yang beredar, pekerja migran ditempatkan secara langsung tanpa perantaraan agensi. Sistem itu mereduksi kesempatan pekerja migran untuk cepat mendapatkan pekerjaan, selain membuat posisi dari pekerja migran semakin rentan untuk tereksploitasi.
Akan gunakan sistem baru
Belajar dari pengalaman lalu, kedua belah pihak sepakat menggunakan One Channel System (OCS) untuk sistem mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. Sistem ini pun akan terintegrasi dengan sistem lama dan dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia. Sementara itu, sistem online dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia.
“Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU,” katanya.
Ida mengatakan uji coba perlu dilakukan dan harus dilaksanakan selama tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS. Hal ini untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang, dan berkomitmen melibatkan pemangku kepentingan terkait di negara masing-masing untuk menjalin kerja sama bilateral yang konkret.
"Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.
Selain penandatanganan pernyataan bersama, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD) oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman.
