Jakarta, FORTUNE - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, terdapat 184 pertemuan dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pertemuan akan dilangsungkan di 25 kota lokasi penyelenggaraan.
"184 pertemuan yang terdiri dari 1 konferensi tingkat tinggi, 20 pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, 17 pertemuan tingkat Sherpa/Deputi, 56 pertemuan tingkat Working Group (WG), 90 pertemuan tingkat Engagement Group (EG)," katanya saat konferensi pers secara virtual, Jumat (18/2).
Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan perhelatan yang dimulai pada 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Serah terima presidensi dari Italia, selaku Presidensi G20 2021 kepada Indonesia, sudah dilakukan secara langsung pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Presidensi G20 Indonesia pun mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”
Susiwijono mengatakan, pengaturan pertemuan G20 telah diatur dalam Keputusan Menko Perekonomian sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Agenda.
Aturan ini berisi susunan keanggotaan, agenda prioritas, dan pertemuan di tingkat Working Group dan Inisiatif serta Engagement Group, pada Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia. Dalam hal ini terdapat 11 WG, 1 Inisiatif, dan 10 EG.
3 agenda priortas Presidensi G20 Indonesia
Sementara itu, agenda prioritas WG dan EG tersebut akan mendukung tiga agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.
"Keputusan ini akan mengatur mekanisme koordinasi WG dan EG dalam pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, termasuk mekanisme pelaporan pada pelaksanaan pertemuan WG dan EG," kata Susiwijoyo.
Dalam mengusung agenda arsitektur kesehatan global, Susiwijono mengatakan, dunia perlu memperkuat dan menyusun kembali tata kelola kesehatan pasca pandemi. Oleh karena itu, Indonesia bersama Italia akan mendorong terbentuknya satuan tugas yang menghubungkan antara kesehatan dan keuangan. Karena menyangkut kerja sama banyak negara, dalam prosesnya harus mendapatkan kesepakatan antara anggota G20.
“Karena memang di dalam rangka pemulihan dan juga prevention dalam pandemi ini dibutuhkan mobilisasi dana,” ujarnya.
Selain itu, mengenai tranformasi ekonomi digital, Susiwijono menjelaskan Indonesia akan mendorong kesepakatan mengenai kebutuhan akan tata kelola data global. Sebab hal ini menjadi penting dalam memulihkan ekonomi global, dengan lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif.
“Pemanfaatan teknologi digital lebih inklusif berguna untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama bagi UMKM dan inklusi keuangan,” katanya.
Terakhir, soal energi dan transisi, Susiwijono menyebut Indonesia akan mencari mekanisme pendanaan teknologi yang terjangkau. Hal tersebut dapat mempercepat penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
