Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menguji coba pembangunan rumah subsidi berkonsep hijau atau ramah lingkungan di Palembang, Sumatra Selatan.
Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Kementerian PUPR, Fitrah Nur, mengatakan pembangunan proyek rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu akan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung 2023.
"Sekarang kita lagi uji coba di Palembang untuk green rumah subsidi bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan," kata Fitra saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12).
Pembangunan rumah berkonsep hijau bakal mengeluarkan ongkos yang lebih tinggi dari rumah konvensional. Di sisi lain, proyek ini dapat meningkatkan komitmen di sektor perumahan untuk mengurangi emisi karbon.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan uji coba terlebih untuk menimbang konsekuensi yang timbul mulai dari kenaikan harga jual, termasuk demand atau permintaan di wilayah tersebut.
"Kalau kita bicara green rumah berarti akan ada kenaikan harga rumah, itu konsekuensinya, jadi kita uji coba kan dulu di Palembang. Anggarannya pasti lebih tinggi, tapi bervariasi tergantung daerah masing-masing," ujarnya.
Sudah masuk dalam RPJMN
Acuan konsep rumah ramah lingkungan menjadi salah satu program dalam memenuhi target sektor perumahan RPJMN 2020-2045. PUPR bersama stakeholders sektor properti menyiapkan konsep Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung pemenuhan dokumen nationally determined contribution terbaru.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan akan menyediakan 50 ribu unit rumah berprinsip bangunan gedung hijau (BGH) atau green building. Dari target tersebut, 10 ribu unit rumah akan mendapat dukungan hibah untuk sertifikasi dari International Finance Corporation (IFC)-EDGE.
Hingga saat ini, proyek percontohan IGAHP baru akan dilakukan di Sumatra Selatan. Konsep IGAHP terdiri beberapa komponen yaitu pembiayaan perumahan (housing finance) yang mencakup demand side dan juga supply side, konsep baru green housing, green housing adaptation, sampai dengan pengeluaran tematik bonds/obligasi.
Kebutuhan hunian semakin meningkat
Pemerintah mengatakan masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait penyediaan hunian masyarakat. Apalagi, masih terdapat backlog 12,75 juta kepemilikan rumah, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020. Permintaan hunian semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah keluarga baru yang mencapai 600 ribu-800 ribu setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan kebutuhan rumah yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, Program Sejuta Rumah (PSR) menjadi satu langkah pemerintah untuk mendorong berbagai stakeholders di sektor properti untuk ikut serta mengurangi angka backlog.
Capaian PSR tidak hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan pemerintah, tapi juga berbagai stakeholder lain yaitu pengembang, masyarakat, ataupun CSR perusahaan.
Kementerian PUPR sendiri memberikan kredit bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).